Beritariau.com, Bagansiapiapi – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) memperkuat kapasitas aparatur dalam menghadapi ancaman keamanan digital. Sebanyak 31 aparatur dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Cyber Security Drill Test di Bagansiapiapi, Kamis (3/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Rohil membangun sistem pemerintahan digital yang tidak hanya cepat dan terintegrasi, tetapi juga memiliki perlindungan terhadap data, jaringan, sistem informasi serta akses digital pemerintah.

Bimtek yang mengusung tema "Penguatan SDM Siber dalam Penanganan Insiden Siber" tersebut memberikan pembekalan sekaligus simulasi kepada aparatur agar mampu mengenali potensi ancaman dan mengambil langkah yang tepat ketika terjadi gangguan keamanan siber.

Bupati Rokan Hilir H. Bistamam melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Hj. Fatmawati, SKM., M.Si., mengatakan transformasi digital pemerintahan harus berjalan beriringan dengan penguatan keamanan informasi.

Menurutnya, semakin terhubungnya sistem pemerintahan juga diikuti dengan meningkatnya risiko terhadap keamanan data dan informasi.

"Kita tentu ingin pelayanan pemerintahan semakin cepat dan semakin banyak menggunakan sistem digital. Tetapi di sisi lain, keamanan informasi juga harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai kemudahan dan kecepatan dalam menggunakan teknologi justru membuka celah terhadap data dan informasi yang kita miliki," ujar Fatmawati saat membuka kegiatan.

Ia menegaskan keamanan informasi bukan hanya menjadi tanggung jawab pengelola teknologi informasi atau petugas IT. Setiap aparatur yang menggunakan sistem digital turut menjadi bagian dari rantai keamanan pemerintah.

"Karena itu, pemahaman aparatur menjadi sangat penting. Kita harus mengetahui bagaimana menjaga akun, kata sandi, data, perangkat, serta informasi yang kita kelola. Keamanan sistem bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas IT, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama," katanya.

Fatmawati menjelaskan perkembangan teknologi telah membuat pertukaran data dan informasi dalam pemerintahan berlangsung semakin cepat. Berbagai sistem juga kini saling terkoneksi untuk mendukung pelayanan publik dan pengambilan keputusan.

Namun, konektivitas tersebut juga membawa konsekuensi berupa potensi ancaman. Informasi yang terhubung ke jaringan digital dapat menjadi sasaran apabila tidak dilindungi dengan mekanisme keamanan yang memadai.

Karena itu, menurut Fatmawati, kesadaran keamanan informasi perlu dibangun sejak dari tingkat pengguna. Aparatur harus memahami pentingnya menjaga akun, kata sandi, perangkat maupun akses terhadap jaringan pemerintahan.

"Teknologi dan sistem keamanan memang penting, tetapi manusianya juga tidak kalah penting. Aparatur harus memahami risiko ketika menggunakan sistem informasi, karena kelalaian kecil dalam menjaga akses atau informasi dapat menimbulkan persoalan yang jauh lebih besar bagi organisasi," ujarnya.

Ia berharap pelatihan dan simulasi seperti Cyber Security Drill Test dapat meningkatkan kesiapan setiap perangkat daerah dalam menghadapi potensi insiden keamanan informasi.

Sementara itu, Ketua Panitia Bimtek Cyber Security Drill Test, Deny Gunawan, SP., M.Si., mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemampuan aparatur di bidang keamanan informasi dan persandian.

Menurut Deny, pelaksanaan kegiatan mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kegiatan tersebut juga mengacu pada regulasi terkait evaluasi SPBE serta pengembangan dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

"Melalui kegiatan ini, kami berharap peserta tidak hanya memahami konsep keamanan informasi, tetapi juga mampu mengenali potensi risiko dan mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi gangguan atau insiden keamanan siber," kata Deny.

Sebanyak 31 aparatur yang merupakan utusan dari seluruh OPD mengikuti pembekalan dan simulasi mengenai keamanan informasi serta pengelolaan risiko dalam lingkungan pemerintahan digital.

Selain meningkatkan kemampuan individu, kegiatan ini diharapkan memperkuat koordinasi antarpengelola sistem informasi di lingkungan Pemkab Rohil. Dengan demikian, apabila terjadi gangguan keamanan digital, respons dapat dilakukan secara lebih cepat, terkoordinasi dan terstruktur.

Penguatan SDM siber dinilai semakin penting seiring meningkatnya ketergantungan pemerintah terhadap teknologi informasi. Berbagai data dan dokumen pemerintahan, sistem aplikasi, informasi pelayanan publik hingga data administrasi merupakan aset yang perlu dijaga.

Keamanan siber pun tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata. Perlindungan data dan sistem informasi merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.

Melalui Cyber Security Drill Test, Pemkab Rohil berupaya memastikan aparatur memiliki kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan ancaman digital. Penguatan tersebut diharapkan dilakukan secara berkelanjutan seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya kompleksitas ancaman siber.

Dengan SDM yang lebih siap dan memiliki kesadaran keamanan informasi, transformasi digital pemerintahan di Rohil diharapkan tidak hanya menghadirkan layanan yang lebih cepat dan terintegrasi, tetapi juga aman dan mampu melindungi informasi pemerintah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Rokan Hilir Hj. Fatmawati, SKM., M.Si., narasumber dari Diskominfotik Pemerintah Provinsi Riau, Pimpinan Dinas Tenaga Kerja, Sekretaris Kominfo Juliandra, panitia serta seluruh peserta Bimtek Cyber Security Drill Test. (*)