Beritariau.com, Meranti — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperkuat strategi komunikasi publik untuk menghadapi maraknya disinformasi, fitnah, ujaran kebencian hingga konten deepfake yang semakin mudah menyebar di ruang digital.

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) secara daring, Selasa (1/9/2026).

Rakor mengangkat tema "Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Disinformasi, Fitnah, Ujaran Kebencian, dan Disrupsi Informasi."

Kegiatan diikuti jajaran humas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah se-Indonesia. Dari Meranti, rakor diikuti Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Sukri bersama Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Meranti, Yusran.

Sukri mengatakan perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi secara cepat kepada masyarakat. Namun, kemudahan tersebut juga diikuti tantangan berupa derasnya informasi yang belum tentu benar.

"Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara cepat. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan berupa hoaks, disinformasi, fitnah, ujaran kebencian, bahkan deepfake yang penyebarannya sangat cepat," ujar Sukri.

Menurutnya, peran humas pemerintah tidak boleh sebatas memberikan klarifikasi setelah informasi keliru terlanjur menyebar. Deteksi dini, koordinasi antarlembaga dan penyampaian informasi berdasarkan data serta fakta harus diperkuat.

Sukri juga menyoroti pentingnya menghindari kekosongan informasi. Lambannya pemerintah memberikan penjelasan dapat membuka ruang bagi berkembangnya informasi yang tidak sesuai dengan fakta.

"Kami akan terus memperkuat komunikasi publik melalui berbagai kanal informasi pemerintah. Upaya ini bukan hanya untuk menangkal hoaks, tetapi juga menghadirkan informasi yang benar, positif, transparan, dan mudah dipahami masyarakat," katanya.

Verifikasi Media dan Kemitraan Pers

Selain menghadapi disinformasi, Pemkab Meranti juga mendorong peningkatan kewaspadaan terhadap pihak yang mengatasnamakan wartawan atau media untuk kepentingan tertentu.

Karena itu, verifikasi identitas dan legalitas media dinilai penting untuk membangun hubungan kemitraan yang sehat antara pemerintah dan insan pers.

Kepala Bagian Prokopim Setda Meranti, Yusran, mengatakan penguatan komunikasi publik harus dibarengi hubungan profesional antara pemerintah, media massa, dan masyarakat.

Menurutnya, pemerintah tetap menghormati kemerdekaan pers dan fungsi media sebagai kontrol sosial. Namun, informasi yang disampaikan kepada publik harus mengedepankan akurasi, verifikasi, keberimbangan, dan etika jurnalistik.

"Pemerintah tentu menghormati kebebasan pers. Namun, kami berharap setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat telah melalui proses jurnalistik yang profesional, terverifikasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Yusran.

Ia menambahkan, komunikasi dan klarifikasi menjadi bagian penting ketika muncul informasi yang tidak sesuai fakta atau berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

"Apabila terdapat informasi yang tidak sesuai dengan fakta, tentu ada mekanisme yang dapat ditempuh. Yang terpenting adalah membangun komunikasi yang sehat antara pemerintah, media, dan masyarakat," ujarnya.

Humas Dituntut Lebih Proaktif

Yusran menilai tantangan komunikasi publik saat ini tidak hanya datang dari media sosial. Kecepatan arus informasi memungkinkan sebuah isu berkembang luas hanya dalam waktu singkat.

Dalam rakor tersebut, Menko Polkam Djamari Chaniago menekankan pentingnya komunikasi publik yang cepat, tepat, santun, menenangkan, dan terkoordinasi.

Sementara itu, Menkomdigi Meutya Hafid menyoroti pentingnya respons pada fase awal atau golden hour, verifikasi sumber informasi, serta penguatan koordinasi antarlembaga.

Wamendagri Bima Arya juga mengingatkan agar humas pemerintah tidak lagi bekerja secara reaktif. Humas dituntut mampu menjadi mata, telinga, sekaligus penghubung strategis antara pimpinan dan masyarakat.

Rakor tersebut diikuti 852 peserta, terdiri atas 200 peserta secara langsung dan 652 peserta secara daring.

Melalui forum ini, sinergi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan semakin kuat dalam menghadapi disinformasi, fitnah, ujaran kebencian, serta berbagai bentuk disrupsi informasi.

Penguatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap informasi resmi pemerintah di tengah pesatnya perkembangan ruang digital. (*)