Beritariau.com, Pekanbaru -- Memasuki usia ke-69, Provinsi Riau mencatat sejumlah capaian positif dalam pembangunan ekonomi dan manusia. Namun, pemerataan pembangunan masih menjadi tantangan agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.

Evaluasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau dalam rangka Hari Jadi ke-69 Provinsi Riau, Minggu (9/8/2026).

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan ekonomi Riau pada triwulan II 2026 tumbuh 4,75 persen secara tahunan, dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,2 persen.

Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau tercatat 76,31 poin. Tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,09 persen, tingkat kemiskinan 6,19 persen, sedangkan Gini Ratio mencapai 0,304.

SF Hariyanto menilai capaian tersebut menunjukkan adanya kemajuan pembangunan. Namun, indikator makro tersebut tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri karena masih terdapat kesenjangan pembangunan antarwilayah.

“Semua capaian tersebut patut kita syukuri, tetapi tidak boleh membuat kita berpuas diri. Masih ada wilayah yang membutuhkan perhatian lebih agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata,” ujarnya.

Menurutnya, pemerataan harus menjadi agenda penting pembangunan Riau. Perbedaan capaian antarwilayah masih terlihat pada sektor pendidikan, infrastruktur, kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

“Pesan dari angka-angka ini sangat jelas, bahwa pemerataan harus kita percepat. Kita ingin pembangunan tidak hanya terlihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga hadir dalam bentuk pelayanan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

SF Hariyanto mengakui masih terdapat berbagai kebutuhan masyarakat yang harus diselesaikan secara bertahap, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, perluasan lapangan kerja hingga pengurangan kesenjangan antarwilayah.

Ia menegaskan persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan pemerintah provinsi sendiri. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, kabupaten/kota, Forkopimda, instansi vertikal, dunia usaha, perguruan tinggi, tokoh masyarakat dan insan pers.

Sementara itu, Ketua DPRD Riau Kaderismanto menilai pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari indikator makro, tetapi juga dari kesetaraan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan peluang ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan. Jangan sampai kemajuan hanya dirasakan oleh wilayah tertentu, sementara masih ada masyarakat di daerah lain yang menghadapi keterbatasan akses dan pelayanan,” ujarnya.

Kaderismanto memastikan DPRD Riau akan terus mengawal kebijakan pembangunan melalui fungsi penganggaran dan pengawasan, terutama untuk memastikan program pemerintah menyentuh wilayah yang masih membutuhkan percepatan pembangunan.

SF Hariyanto juga mengajak masyarakat terus memberikan kritik, masukan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

“Dengan kebersamaan, saya percaya Riau mampu melewati keadaan yang tidak mudah, memperkuat pondasi pembangunan, dan mewujudkan Riau yang sejahtera serta pembangunan yang berkeadilan,” pungkasnya. (*)