Beritariau.com, Pekanbaru -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau dengan agenda penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (13/7/2026).

Agenda tersebut menjadi tahapan penting dalam proses pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD sekaligus mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

Mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai pandangan, kritik, saran, dan masukan yang diberikan selama proses pembahasan.

Menurutnya, seluruh masukan tersebut merupakan bagian penting dalam menyempurnakan kebijakan pembangunan serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar manfaat APBD semakin dirasakan masyarakat.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh Fraksi DPRD Provinsi Riau atas pandangan, saran, kritik, dan masukan yang telah disampaikan. Seluruh masukan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan manfaat APBD bagi masyarakat Riau," ujar Syahrial.

Ia menegaskan, Pemprov Riau akan terus memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program pembangunan agar penggunaan APBD semakin efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Selain itu, rekomendasi yang disampaikan DPRD akan dijadikan bahan evaluasi dalam penyempurnaan kebijakan pemerintah daerah, sehingga setiap program prioritas mampu memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintah Provinsi Riau tetap berkomitmen meningkatkan efisiensi pelaksanaan anggaran, memperbaiki kualitas perencanaan dan pengawasan, serta memastikan seluruh program prioritas berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Riau Ahmad Tarmizi menyampaikan bahwa jawaban pemerintah daerah akan menjadi bahan pembahasan lanjutan sebelum Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Ia berharap komunikasi dan kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif terus terjaga agar setiap proses pembahasan berlangsung konstruktif serta menghasilkan kebijakan yang akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

"DPRD Provinsi Riau mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam menindaklanjuti berbagai masukan yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi. Kami berharap seluruh jawaban dan penjelasan tersebut menjadi dasar untuk semakin meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," pungkasnya. (*)