Beritariau.com, Pekanbaru -- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru kembali menggandeng kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam upaya menjaring anak-anak yang putus sekolah. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan seluruh anak di Kota Pekanbaru memperoleh hak atas pendidikan yang layak.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan, program tersebut menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan target zero anak putus sekolah di Kota Pekanbaru. Menurutnya, tidak boleh ada satu pun anak yang kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan karena kendala apa pun.

"Agar tidak ada anak-anak di Kota Pekanbaru yang putus sekolah. Pekanbaru zero anak putus sekolah," tegas Agung, Selasa (30/6/2026).

Ia mengatakan, keterlibatan kader PKK dinilai sangat penting karena mereka memiliki jaringan hingga ke tingkat keluarga dan lingkungan masyarakat. Dengan demikian, keberadaan anak-anak yang tidak lagi bersekolah dapat lebih cepat teridentifikasi sehingga pemerintah dapat segera mengambil langkah penanganan.

Agung mengungkapkan, berdasarkan sejumlah temuan di lapangan, masih terdapat anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena ijazahnya ditahan oleh sekolah asal akibat tunggakan biaya pendidikan. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang harus segera diselesaikan agar anak-anak dapat kembali mengenyam pendidikan.

Menurutnya, Pemko Pekanbaru akan berupaya mencarikan solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi anak putus sekolah, termasuk persoalan administrasi maupun biaya yang menjadi penghambat mereka untuk kembali belajar.

Untuk mempercepat pendataan, masyarakat juga diminta berperan aktif melaporkan apabila menemukan anak yang putus sekolah di lingkungan tempat tinggalnya. Laporan dapat disampaikan melalui kader PKK, kantor kelurahan, maupun Posyandu di wilayah masing-masing.

Pemerintah Kota Pekanbaru selanjutnya akan melakukan pendataan dan verifikasi terhadap setiap laporan yang masuk sebelum menyiapkan langkah penyelesaian sesuai kondisi yang dihadapi masing-masing anak.

Agung berharap sinergi antara pemerintah, kader PKK, perangkat kelurahan, serta masyarakat dapat mempercepat penanganan persoalan anak putus sekolah sehingga tidak ada lagi anak di Pekanbaru yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.

"Kita ingin semua bergerak bersama-sama untuk menuntaskan zero anak putus sekolah di Pekanbaru," pungkasnya. (*)