Beritariau.com, Jakarta – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, memimpin langsung audiensi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas RI di Jakarta, Senin (22/6/2026), guna memperjuangkan dukungan pendanaan pusat bagi sejumlah program strategis daerah melalui APBN 2027.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung Bappenas itu diterima Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas, Dr. rer. nat. Jayadi, S.Si., M.S.E., M.A., didampingi Koordinator Sumatera I Aditya Widya Pradipta beserta jajaran.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Asmar didampingi Kepala Bappeda Kepulauan Meranti Dr. Abu Hanifah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Irmansyah, M.Si., Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Ifwandi, S.P., Staf Ahli Bupati Randolf, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Agustiono, Kepala Dinas Pendidikan Tunjiarto, serta perwakilan Dinas PUPR dan Diskominfo.

Bupati Asmar menegaskan bahwa dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan di Kepulauan Meranti yang masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dari sisi fiskal daerah.

"Kami menyadari bahwa tanpa dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, akan sulit bagi Kepulauan Meranti untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Asmar.

Ia menjelaskan, Kepulauan Meranti memiliki posisi strategis karena berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan Malaysia. Selain itu, daerah tersebut juga masuk dalam kategori kawasan afirmasi 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) serta memiliki potensi besar di sektor minyak dan gas, pertanian, perkebunan, hingga perikanan.

Namun demikian, keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, telekomunikasi, layanan kesehatan, dan pendidikan masih menjadi tantangan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengajukan sejumlah usulan prioritas yang diharapkan dapat didukung melalui APBN 2027. Di bidang pendidikan, pemerintah daerah mengusulkan renovasi sekolah, khususnya sekolah yang terdampak abrasi di wilayah pesisir.

Pada sektor perhubungan, Pemkab Meranti mengusulkan peningkatan konektivitas antarwilayah dan antar pulau, termasuk pembangunan Pelabuhan Dorak yang dinilai berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, pemerintah daerah juga mengajukan bantuan program Rumah Layak Huni (RLH), pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pengembangan sektor pertanian melalui pengadaan alat dan mesin pertanian, pembangunan jaringan irigasi, program cetak sawah, serta pengembangan industri hilir hasil pertanian.

Di bidang kesehatan, Pemkab Meranti mengusulkan pembangunan puskesmas di tiga pulau besar beserta pengadaan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya.

Tak hanya itu, Pemkab Meranti juga meminta dukungan terkait penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Tanjung Kedabu dan peninjauan kebijakan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) yang dinilai membatasi pemanfaatan sebagian besar wilayah daratan di Kepulauan Meranti.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Direktur Pembangunan Indonesia Barat Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Jayadi, menyatakan komitmen pemerintah pusat untuk mengawal berbagai program pembangunan yang diajukan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menurutnya, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pembangunan aksesibilitas dan konektivitas di daerah tertinggal menjadi salah satu prioritas nasional.

"Persoalan aksesibilitas, konektivitas, irigasi, dan abrasi pantai merupakan isu penting yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan akan menjadi bagian dari upaya tindak lanjut ke depan," ujar Dr. Jayadi.

Bupati Asmar menyampaikan apresiasi atas respons positif dari Bappenas dan berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus diperkuat demi mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Meranti.

"Semoga kolaborasi ini semakin memperkuat upaya pembangunan di Kepulauan Meranti sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat menuju Meranti yang unggul, agamis, dan sejahtera," pungkasnya. (*)