Pekanbaru - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Benang Merah Keadilan mendesak Gubernur Riau baik Abdul Wahid dan SF Haryanto harus dimintai pertanggungjawaban atas dana yang diterima dari pemerintah Inggris untuk program Green For Riau yang disepakati sekitar Bulan Januari tahun lalu.

Benang Merah meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa dana bantuan dari United Nations Development Programme (UNDP) yang dicairkan ke pemerintah Provinsi Riau tahun 2025 sebanyak $2.095.362 atau sekitar 30 Miliar Lebih (Kurs Rupiah bulan Oktober-November 2025).

"Kami menilai keduanya harus dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut oleh Penegak Hukum dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kami melihat pelaksaannya tidak sesuai dengan tujuannya yaitu untuk aksi penyelamatan lingkungan dan ekonomi berkelanjutan. Faktanya, hanya diskusi-diskusi, zoom meeting, seminar dan berkemah yang paling dominan," ungkap Direktur LSM Benang Merah, Idris, 16 Mei 2026.

Ia mengatakan, pada tahun 2025, ada 4 kali Transfer dana ke Pemerintah Provinsi Riau dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 13 February 2025 berdasarkan Referensi Bank nomor 1030003103 sebanyak $211,514.

2. Tanggal 13 February 2025 berdasarkan referensi Bank Nomor 1030003107 sebanyak $1,040,135.

3. Tanggal 12 September 2025 berdasarkan Referensi Bank nomor 1030003854 sebanyak $187,250.

4. 12 September 2025 berdasarkan Referensi Bank Nomor 1030003855 sebanyak $656,463

Idris menduga dana yang dicairkan tahun lalu itu sudah lenyap.

Pasalnya pada tahun 2026, juga terdapat transfer dana untuk pembiayaan Climate Action and Reduction of Emissions for Green Economy in Riau Province (CARE for Green Riau), ini juga diperoleh Pemerintah Provinsi Riau tahun 2026 ini.

Tercatat, ada 4 kali transfer dana di tahun 2026 ini antara bulan Februari sampai Mei dengan total $1.668.895 atau sekitar 29 Miliar Rupiah.

Idris menduga ada Tindak Pidana Korupsi pada pengelolaan dana bantuan tersebut, dan meminta Kejaksaan Tinggi Riau dan BPK bekerja untuk memeriksa dana bantuan dengan total puluhan miliar tersebut.

Benang Merah mengingatkan, Tim yang dibentuk Plt Gubernur Riau SF Haryanto ini untuk tidak main-main dalam melaksanakan program ini.

Dikatakannya, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana bantuan luar negeri yang berupa hibah masuk ke dalam komponen Pendapatan Negara.

Artinya uang yang diperoleh dari Pemerintah Inggris tersebut merupakan Keuangan negara. Idris juga menegaskan, menyelewengkan dana tersebut, berarti melakukan tindak pidana Korupsi.

"Gubernur Riau Non Aktif Abdul Wahid tahun lalu ke London itu atas nama negara, dan menghasilkan kesepakatan dengan UNDP juga atas nama negara. Jadi jangan main-main dalam pemakaian anggaran ini," kata Idris

Dana ini, menurutnya, adalah tanggung Jawab Plt Gubernur, Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda Provinsi Riau selaku Ketua Tim.

Puluhan Miliar Dipakai untuk Diskusi

LSM Benang Merah juga menyayangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Forum Koordinasi dan Komunikasi pengelolaan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil (GSK) - Bukit Batu Provinsi Riau.

Idris menerangkan, Dana yang diperoleh dari UNDP sebanyak $3.764.257 atau sekitar 66,2 Miliar yang merupakan pembiayaan Climate Action and Reduction of Emissions for Green Economy in Riau Province (CARE for Green Riau) dipakai hanya untuk Rapat dan Zoom Meeting.

Tercatat, ada banyak sekali Rapat dan Zoom Meeting yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Riau, NGO dan Universitas dan pihak dari pihak swasta.

Dari pantauan LSM Benang Merah, belum ada kegiatan konkrit yang langsung menyentuh masyarakat.

Idris menduga, Tim yang dibentuk PLT Gubernur Riau melalui Keputusan nomor Kpts. 41/1/2026 pada tanggal 12 Januari 2026 ini, hanya berupaya menghabiskan 'durian runtuh' anggaran puluhan miliar yang ditinggalkan oleh Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid.

"Saya melihat kegiatan yang dilakukan hanya diskusi, tidak ada kegiatan yang langsung menyentuh rakyat. Rapat, foto-foto, lalu honor cair. Disaat kondisi keuangan Daerah yang sedang sulit sekarang ini. Saya sangat menyayangkan itu," ujar Idris. (*)