Beritariau.com, Inhil – Bupati Indragiri Hilir, Herman, bersama Sekretaris Daerah Tantawi Jauhari dan jajaran, menerima atensi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2026.

Pembinaan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tersebut berlangsung secara virtual pada Senin (13/4/2026), diikuti dari fasilitas video conference Dinas Komunikasi Informatika, Persandian, dan Statistik Indragiri Hilir.

Dalam kesempatan itu, Bupati Herman menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan fiskal dengan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 tetap mengakomodasi belanja wajib. Prioritas tersebut meliputi sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sesuai ketentuan porsi minimal dari pemerintah pusat.

Ia menekankan bahwa pemenuhan belanja wajib menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas fiskal, sekaligus menjamin pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan anggaran.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, Kemendagri memberikan sejumlah rekomendasi strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya melalui penguatan belanja modal pada sektor industri pengolahan hasil pertanian, khususnya hilirisasi kelapa sebagai komoditas unggulan daerah.

Selain itu, potensi retribusi jasa pelabuhan juga menjadi perhatian, mengingat posisi Indragiri Hilir sebagai wilayah pesisir yang memiliki aktivitas logistik cukup tinggi.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah daerah didorong untuk memfokuskan intervensi pada kecamatan dengan tingkat kemiskinan tertinggi melalui pendekatan berbasis data by name by address. Kemendagri juga mendorong kemitraan dengan sektor swasta dalam penyediaan sertifikasi keterampilan bagi angkatan kerja muda, guna meningkatkan kapasitas dan daya saing sumber daya manusia lokal.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Herman menyatakan akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi sebagai bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indragiri Hilir. (*)