Beritariau.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan memperketat pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (Rakortas) yang dipimpin Menko Pangan, Zulkifli Hasan, Jumat (4/4/2026). 

Fokus rapat adalah penegakan standar operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, pengaturan distribusi makanan di hari sekolah, dan isu strategis terkait program.

Hingga saat ini, dari total 26.066 SPPG yang beroperasi, 1.789 dapur disetop sementara karena tidak memenuhi standar. Sementara itu, 2.162 dapur lain telah menerima peringatan, termasuk 368 SP-1 dan 5 SP-2, sebagai bentuk pembinaan dan evaluasi progres mereka.

Menko Pangan Zulkifli Hasan menekankan, meski program secara umum menunjukkan progres positif, distribusi MBG ke pesantren dan kelompok penerima harus dipercepat. “Atas perintah Presiden, kita diminta agar program ini sudah sempurna sebelum akhir tahun,” ujarnya.

Program MBG sendiri telah menjangkau 61.680.043 penerima manfaat di 38 provinsi hingga 30 Maret 2026, menargetkan kelompok 3B: balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. 

Pemerintah akan melakukan monitoring dan evaluasi standar gizi, memastikan penyaluran tepat sasaran, serta memperkuat pengawasan operasional dapur MBG, termasuk di sekolah dengan tingkat food waste tinggi.

Pemerintah menegaskan komitmennya agar program MBG berjalan efektif, aman, dan berkualitas, sejalan dengan upaya meningkatkan gizi masyarakat dan mendukung target Generasi Emas 2045. Kebijakan penyetopan sementara dapur MBG ini juga merupakan langkah tegas untuk memastikan semua dapur beroperasi sesuai standar dan sasaran. (*)