Beritariau.com, Pekanbaru - Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP) Riau mengeluhkan tidak adanya kantor yang representatif sebagai pusat kegiatan sehari-hari. Begitu juga dengan tempat rehabilitasi yang akan menampung dan merawat para pecandu narkotika.

Hal tersebut tentunya berdampak pada tidak optimalnya kinerja dan tujuan akhir dari program yang dicanangkan intitusi yang dikomandoi Kombes Pol Ali Pranaka itu.

Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Riau, Pino Tobing, Sabtu (12/09) mengatakan, kantor mereka saat ini masih menumpang instansi lain.

"Kantor sekarang kita minjam. Kalau mereka instansi peminjam mau pakai, terpaksa kami angkat kaki," ujar Pino.

Pino juga mengeluhkan ketidaklayalan bangunan pemberantas narkoba di Riau itu sangat tidak layak dan representatif untuk instansi yang memiliki frekuensi dan mobilisasi yang tinggi untuk memberantas dan mencegah penyalahgunaan narkotika di Riau.

"Bangunan sekarang sangat tidak layak. Bisa dilihat kok. Kadang-kadang, para pengguna yang dapatkan dari hasil razia harus tidur di lorong-lorong ruangan. Begitu juga dengan fasilitas lainnya," kata Pino.

Selain itu, kata Pino, permasalahan lain yang tidak kalah mendesak yakni tidak adanya gedung rehabilitasi untuk menampung para pengguna dan pecandu narkotika.

"Selama ini, pecandu narkotika menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Tampan dan SPN (Sekolah Polisi Negara) kota Pekanbaru. Karena kita titipkan disana, tentu tidak maksimal," terang Pino.

Dijelaskan Pino, dari hasil razia selama satu semester ini,  pihaknya telah menjaring sebanyak 680 orang untuk dilakukan rehabilitasi. Selama ini, para pengguna tersebut kebanyakan menjalani rawat jalan. Hal tersebut karena minimnya fasilitas di tempat rehabilitasi yang ada sekarang untuk melakukan rawat inap.

"Seharusnya menjalani rawat inap. Meski harus rawat jalan, harus dengan perawatan yang maksimal. Jadi, mau dikemanakan rakyat Riau (pecandu narkoba) ini," imbuh Pino.

Pino mengakui, BNN RI memang telah mengalokasikan dana untuk pembangunan kantor dan tempat rehabilitasi. Namun yang menjadi permasalahan, pihaknya belum mendapatkan lahan yang cocok untuk membangun kantor dan tempat rehabilitasi.

"BNN itu punya dana. Namun lahan itu yang belum ada. Kita sudah melakukan berbagai upaya dengan melakukan dengan instansi terkait, namun hingga kini belum ada hasilnya. Lahan yang kita butuhkan sekitar dua hektar," pungkas Pino. [pan]