Beritariau.com, Pasirpengaraian - Masa jabatan Bupati Rokan hulu (Rohul) Acmad segerai usai. Jelang berakhirnya masa jabatan terrsebut, sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menuntut agar dilakukan audit total terhadap proyek pembangunan Rohul.

Menurut Hardizon dan Eka, Pimpinan Forum Lintas Negeri (FLN) Rohul, audit total diperlukan sebagai bentuk pertanggung jawaban Bupati, sehingga tidak menjadi beban bagi bupati penerusnya.

"Kita minta lembaga pengawas seperti BPK dan BPKP turun ke Rohul melakukan audit total proyek pembangunan Rohul," kata Hardizon dan Eka, Kamis sore (20/8) di Pasirpengaraian

Disebutkan Hardizon, ada beberapa item proyek yang harus diaudit. Diantaranya proyek multi years Islamic Center, Pasar modern kampung Padang, Gedung Daerah serta beberapa ruas jalan di Rohul.

Selain itu, hal terpenting yang juga harus diaudit adalah pertanggungjawaban penyertaan modal Pemkab kepada pihak ketiga, seperti ke Perusahaan Daerah Rohul Jaya serta Bank Perkreditan Rakyat.

"Audit BPK dan BPKP harus dilakukan secara transparan, karena hal ini menyangkut pertanggung jawaban duit rakyat Rohul," tegas Eka.

Diungkapkannya, memang betul bahwa selama ini tiap tahun, Bupati sudah menyampaikan laporan pertanggung jawaban ke DPRD, tapi untuk akhir masa periodesasi audit total harus dilakukan.

"Kan pak Achmad tidak bisa mencalonkan lagi, jadi proyek-proyek vital yang dibangun selama jabatannya harus diaudit total. Itu semua demi kepentingannya sendiri dimasa datang dan tidak menjadi beban bupati setelahnya," ungkapnya. [cp]