Beritariau.com, Pelalawan - Ternyata ada sebanyak 37 perusahaan perkebunan yang memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) di Pelalawan hingga tahun 2014 ini. Hal itu terungkap saat Rapat Koordinasi (Rakor) seluruh perusahaan perkebunan di Training Centre PT Musim Mas.

Rakor tersebut dibuka langsung oleh Bupati Pelalawan, HM Harris dengan mengundang perusahaan perkebunan yang beroperasi di kabupaten Pelalawan. Namun saat itu, tak semua perwakilan perusahaan yang mengeruk hasil bumi Pelalawan itu yang ikut berpartisipasi dalam Rakor.

Hal itu terlihat dari absensi yang dibacakan langsung oleh Bupati Harris. Minimnya keterlibatan pengusaha pemegang izin HGU ini, membuat Harris berang. Pasalnya, dalam rakor dilakukan pembahasan sumbangsih dari perusahaan-perusahaan untuk pembangunan daerah.

"Di Pelalawan ini ada 37 perusahaan perkebunan yang memiliki izin HGU. Berdasarkan laporan ke Pemda, ada delapan perusahaan yang tak aktif. Berarti masih hanya 29 perusahaan yang aktif. Tapi yang hadir sangat minim," ujar Harris.

FOTO : Bupati HM Harris Memberikan Arahan saat acara yang ditaja salah satu Perusahaan Perkebunan di Pelalawan | Beritariau.com 2015 

Dikatakannya, kebanyakan peserta yang hadir merupakan perwakilan dari bagian humas atau manajer. Padahal, pada undangan disebutkan kehadiran pimpinan perusahaan. Namun hanya sebagian kecil petinggi perusahaan yang hadir.

Padahal, Rakor itu merupakan agenda rutin setiap 3 bulan sekali meski pelaksanaannya kali ini terlambat dari biasanya.

Salah satu pembahasan dalam Rakor yakni terkait koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah antara Pemda dan perusahaan di daerah operasionalnya. Khususnya, program CSR yang realisasinya menjadi keharusan perusahaan sebagai amanah dari perundang-undangan.

"Kemarin kita Rakor di Jakarta terkait realisasi CSR perusahaan kepada masyarakat tempatan. Kedepan ini menjadi kewajiban dan dipantau langsung oleh pemerintah daerah," tukas Harris.

DPRD Toba Samosir Pelajari CSR ke Pelalawan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba Samosir (Tobasa) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Pelalawan, Kamis (07/05/15).

DPRD Tobasa diwakili oleh Komisi B yang bergerak dibidang kehutanan, perkebunan, dan perusahaan. Rombongan DPRD Kabupaten Tobasa dipimpin oleh ketua komisi B, Sahala Tampubolon, yang didampingi oleh enam orang anggota dan pendamping.

Kedatangan para wakil rakyat dari Sumatera Utara itu ingin mempelajari beberapa hal terkait hubungan perusahaan yang beroperasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Apa saja sumbangsih perusahaan terhadap pembangunan daerah dan masyarakat tempatan.

FOTO : Wakil Ketua I DPRD Pelalawan Suprianto SP, Asisten I Setda Pelalawan Hadi Penandio, dan sejumlah Kepala Dinas menerima Kunjungan Rombongan Komisi B DPRD Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara | Beritariau.com 2015

"Kami melihat di Pelalawan sangat banyak perusahaan beroperasi di bidang kehutanan dan perkebunan. Kami ingin mengetahui bagaimana sinkronisasi perusahaan dengan Pemda dan masyarakat," kata Sahala Tampubolon dalam pertemuan yang digelar di ruang rapat kantor Bupati.

Rombongan DPRD dari Tanah Batak itu disambut oleh Wakil Ketua I DPRD Pelalawan Suprianto SP, Asisten I Setda Pelalawan Hadi Penandio, dan beberapa kepala dinas yang terkait.

Mereka mempertanyakan sinergisitas program Community Social Responsbility (CSR) perusahaan dengan kegiatan Pemda. Kemudian peluang-peluang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diambil atas beroperasinya perusahaan kehutanan dan perkebunan. Sehingga dapat mendongkrak PAD bagi Pemkab.

"Seperti contoh kecilnya, di daerah kami ada perusahaan bubur kerta yakni PT Toba Pulp Lestari (TPL). Serupa dengan Pelalawan, ada PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP). Kedua perusahaan ini satu grup dan bagaimana sumbangsihnya bagi daerah," kata seorang anggota DPRD Tobasa.

Asisten I Setdakab Pelalawan, Hadi Penandio, menjelaskan untuk mensikronkan program CSR perusahaan dengan Pemda, dilakukan pertemuan rutin.

Salah satu caranya yakni setiap Pemkab melaksanakan Musyawaran Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbangda) setiap tahunnya, seluruh perusahaan yang beroperasi di Pelalawan diundang.

Dalam Musrenbangda itu, setiap perusahaan diminta untuk mempresentasikan program CSR yang dimiliki satu tahun kedepan. Sehingga titik-titik pembangunan yang buat perusahaan, tidak lagi dilaksanakan Pemda. Agar tidak terjadi tumpang tindih program.

"Selain itu, ada rapat kerja (Raker) perusahaan bersama Pemda yang digelar satu kali dalam tiga bulan. Dimana tuan tumah raker digilir ke masing-masing perusahaan. Ini komunikasi yang sangat efektif," tukasnya.

Secara otomatis, PAD dari berbagai sektor didapatkan oleh Pemda. Mulai dari pengurusan izin, pajak, retribusi, sampai peran perusahaan dalam kegiatan besar Pemda. Belum lagi bagi hasil dari pengutipan pajak yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Riau.

Wakil Ketua I DPRD Pelalawan, Suprianto SP menambahkan, dalam kenyataannya masih ditemui banyak persoalan dan konflik antara perusahaan dengan masyarakat tempatan.

Hal ini menandakan masih kurangnya kepedulian perusahaan dengan warga didaerah operasionalnya. Namun hingga saat ini, setiap permasalahan yang timbul dapat dituntaskan dan dicarikan solusinya.

FOTO : Wakil Ketua I DPRD Pelalawan Suprianto SP, Asisten I Setda Pelalawan Hadi Penandio, dan sejumlah Kepala Dinas menerima Kunjungan Rombongan Komisi B DPRD Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara | Beritariau.com 2015

"Banyak masalah yang masuk ke DPRD melalui laporan masyarakat. Kebanyakan konflik antara perusahaan dan warga tempatan. Jenisnya bermacam-macam. Mulai dari lahan hingga hak-hak masyarakat yang belum terpenuhi. Sejauh ini, semuanya masih bisa dipecahkan," terangnya.

BUMD Bakal Bangun 6.000 hektar Kebun Sawit

Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Pelalawan mendukung rencana Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tuah Sekata membuka usaha dibidang perkebunan kelapa sawit.

BUMD akan membangun kebun sawit seluas 6.000 hektar dalam dua tahun ini.

Kepaka Dishutbun Pelalawan, Hambali Sudjatma, Selasa (17/3) menjelaskan, sebagai bagian dari Pemerintah Daerah (Pemda) Pelalawan pihak tetap mensupport rencana BUMD tersebut.

Inisiatif untuk menjajal bidang usaha di perkebunan merupakan terobosan yang bagus. Namun dibutuhkan perencanaan dan langkah-langkah yang matang. Agar hasilnya lebih baik dan menghasilkan keuntungan.

Kita tetap mendukung, asalkan pengelolaannya profesional. Jangan kalah dengan perusahaan swasta lainnya. Di Pelalawan sudah banyak contoh perusahaan sawit yang baik dalam segi pengelolaan," kata Hambali.

Dijelaskannya, komitmen BUMD dan Pemda harus diperkuat dalam menjalanakan rencana pembukaan kebun sawit ini. Apalagi sifatnya bekerja sama dengan masyarakat, yang sudah lama hidup dari hasil berkebun.

Artinya sudah memiliki pengalaman yang banyak. Hal itu harus dibarengi dengan menejemen BUMD yang lebih baik lagi dan minimal setara dengan perusahaan perkebunan yang sudah profesional.

"Memang sampai sekarang belum ada komunikasi dan koordinasi resmi dengan kita. Tapi ini harus dijalankan mulai awal," tambahnya.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan, Habibi Hapri, menegaskan jika niat BUMD untuk membuka usaha dibidang perkebunan sebenarnya sudah sejak lama disampaikan oleh DPRD.

Sebab banyak peluang dalam bidang kebun sawit yang dapat diambil. Meskipun baru sekarang dimulai, pihaknya tetap mendukung hasrat perusahaan plat merah itu. Hanya saja perlu perbaikan struktur dalam menjalankan usaha perkebunan sawit, khususnya dari segi pendanaan atau modal.

"Jika persiapannya sudah bagus, BUMD dan Pemda kemudian harus menyampaikan ke DPRD untuk persetujuan. Karena ini penambahan aset ataupun penyertaan modal pemerintah," tegas Habibi.

Politisi PAN ini melanjutkan, pengelolaan kebun sawit sangat jauh berbeda dengan pengelolaan listrik yang selama ini dilakukan BUMD. Sehingga diperlukan tenaga-tenaga yang berpengalaman dibidangnya.

Diberitakan sebelumnya, BUMD berencana membangun kebun sawit seluah 6.000 hektar dalam dua tahun. Tahap pertama tahun ini ditargetkan 1.500 hektar meliputi kecamatan Kerumutan, Ukui, dan Pangkalan Lesung. BUMD akan beekrja sama dengan masyarakat bekas transmigrasi yang kebun sawitnya sudah masuk masa replanting.

Harris Resmikan Progam AKLIMASI PT SLS

Bupati Pelalawan, HM Harris, mengapreasiasi program pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dilakukan PT Sari Lembah Subur (SLS). Program yang diberi nama Aksi Kepedulian Lingkungan bersama Masyarakat dan PT Sari Lembah Subur (AKLIMASI) ini merupakan upaya prevlntif untuk penanggulangan kebakaran.

“Kami atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan menyambut positif program ini. Sebab bencana kebakaran hutan dan lahan ini pada dasarnya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun semua komponen masyarakat harus terlibat dalam persoalan ini,” kata Bupati Harris ketika meresmikan pencanangan Program AKLIMASI 2015 di Lapangan PT Sari Lembah Subur (SLS), Desa Genduang, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Selasa (7/4).

Ia berharap, program semacam ini bisa menjadi contoh bagi perusahaan-perusahaan lain yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan agar turut ambil bagian dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan.

Sebab kebakaran hutan dan lahan ini tidak hanya menjadi persoalan di tingkat lokal saja, tapi sudah menjadi persoalan nasional bahkan internasional. Karena seluruh komponen masyarakat terlibat aktif dalam upaya pencegahan kebakaran ini.

Ketujuh program ini bisa disinergikan dengan program yang ada di Pemkab Pelalawan. Sehinggakegiatan ini perlu didukung karena bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai fenomena perubahan iklim dan penyebabnya. Sehingga dengan begitu, akan muncul kesadaran untuk melakukan upaya adaptasi dan mitigasi.

FOTO : Bupati Pelalawan, HM Harris, dalam kegiatan Aksi Kepedulian Lingkungan bersama Masyarakat dan PT Sari Lembah Subur (AKLIMASI) berupa pencegahan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dilakukan PT Sari Lembah Subur (SLS).

"Program yang ditaja PT SLS ini merupakan langkah-langkah antisipatif guna meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim," tegasnya.

Direktur Area Andalas 2 Bambang Wijanarko menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk mengajak masyarakat sadar bahaya kebakaran hutan dan lahan. Dalam program ini terdapat tujuh poin yang diberikan kepada masyarakat.

Ketujuh poin tersebut pada intinya semua bermuara untuk menggugah kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran.

Bambang memaparkan, ketujuh poin tersebut adalah Program Masyarakat Peduli Api, Program Komunitas Petani Madu Sialang, Program Desa Sehat, Program Sekolah Lestari, Program Rehabilitasi Lahan Terdegradasi, Program Konservasi Spesies Lokal dan Program Pengembangan Seni Budaya Melayu.

Dalam kesempatan itu juga, Bupati Pelalawan HM Harris dan Ketua DPRD Pelalawan beserta jajaran management PT SLS memberikan beasiswa bagi para siswa berprestasi yang berada di area perusahaan sebanyak 50 orang, sejak tahun 2009 sampai sekarang.

Seiring penekanan tombol yang dilakukan Bupati Pelalawan, program Aklimasi yang ditaja PT SLS diresmikan. [*]