Beritariau.com, Rohul - Ketua Komisi II DPRD Rokan Hulu (Rohul) Novliwanda Ade Putra merasa khawatir dengan aksi perambahan kawasan hutan di daerahnya. Dirinya meminta Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Rohul tegas mengatasi masalah itu.

"Kami dari DPRD sangat mendukung pencegahan perambahan kawasan hutan. Namun, untuk hal ini dibutuhkan ketegasan," kata Novliwanda, Jumat (20/02/15).

Seperti di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Bukit Suligi berada di Kabupaten Rohul dan Kabupaten Kampar, ungkap Politisi Partai Gerindra, saat ini semakin sulit ditemukan satu batang pohon kehutanan di kawasan milik negara tersebut. Kawasan disana telah beralihfungsi menjadi areal perkebunan kelapa sawit dan karet.

"Pohon kehutanan sudah habis disana. Makin lama makin habis kalau dibiarkan. Dan ketika ada banjir, tentu akan berdampak buruk. Kita takut yang seperti itu," ujarnya.

Dia mengajak seluruh instansi terkait bekerjasama, bagaimana melakukan antisipasi semakin maraknya aksi perambahan kawasan hutan.

Selain KHDTK Bukit Suligi, Hutan Produksi Terbatas (HPT) Mahato Kanan, sambung Novliwanda, Hutan Lindung Mahato di Kecamatan Tambusai dan Tambusai Utara, serta HPT Kubu-Pauh di Kecamatan Rambah Hilir juga sudah dirambah dan mengkhawatirkan.

"Kalau tidak dilakukan penanganan segera, bisa saja semua kawasan hutan habis. HPT Kaiti-Pauh juga sudah sangat memprihatinkan," terangnya.

"Artinya, bahwa harus sangat tegas dalam mengatasi aksi perambahan hutan. Harus dilakukan langkah strategis dalam mencegah perusakan hutan," tambah dirinya.

Novliwanda mengakui dalam hal menyelamatkan kawasan hutan, DPRD Rohul siap memonitoring kebutuhan dana diperlukan dinas terkait. Namun, kegiatan dilakukan harus terealisasi sesuai program.

Dirinya mengharapkan, dalam upaya penertiban dilakukan tidak serta merta "membabi buta". Harus sesuai prosedur ketetapan, sehingga tidak ada pelanggaran Hak Azasi Manusia dan tidak berujung konflik. [cp]