Beritariau.com, Pekanbaru - Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Zulkarnain SE MSi, mendesak Dinas Kesehatan (Diskes) Pekanbaru, tidak menjadikan 4 klinik sebagai rekomendasi besar dalam menampung peserta BPJS yang dibiayai oleh APBD & APBN.

Permintaan itu, sebelumnya dikeluhkan oleh Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) Riau, yang meminta pemerataan peserta BPJS dibagi di setiap klinik.

"Kita minta Diskes Pekanbaru memberikan sesuatu dalam pembagian itu bijak, azaz pemerataan, kalau adil tidak ada sesuatu yang adil. Tapi pemerataan itukan jelas," Kata Zulkarnain, kepada beritariau.com, Senin (08/06/2020).

Menurut Ketua DPC PPP Pekanbaru ini, dari ratusan klinik yang ada di Pekanbaru, persoalan pembagian pemerataan peserta BPJS adalah masalahnya. Tentu, ada indikator yang dicapai sebelum di verifikasi untuk mendapatkan hal tersebut.

"Dari sekian ratus kok ada 4 saja kliniknya. Ini yang kurang diterima. Dari 100 kok ada 4. Kita minta jangan ada yang ditutup-tutupi. Transparan saja. Kita minta persoalan ini di akomodir," pintanya.

Sebelumnya, PKFI Riau menuding Dinas Kesehatan (Diskes) Pekanbaru, telah mengarahkan peserta BPJS Kesehatan Pekanbaru ke 4 klinik dari ratusan klinik swasta yang ada di Kota Pekanbaru.

Dia menyebut, peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai melalui APBD Pemko Pekanbaru dan APBN Pusat, disinyalir "di setir" Diskes melalui 4 klinik yang diduga dimiliki oleh salah satu oknum pejabat tinggi di Pemko Pekanbaru.

Ke empat klinik yang tersebar di 4 Kecamatan itu yakni Bahri Medika Jalan Cipta Karya, klinik suka mas Jalan Jalan Hangtuah, Klinik Jasa Sehat Jalan Inpres dan klinik Berjaya Medika Jalan Yos Sudarso.

Tudingan itu disebutkannya karena pada bulan 6 April 2020 mengalami kenaikan kapitasi secara signifikan dengan jumlah mencapai ribuan per klinik. Padahal 4 klinik ini baru berdiri dan kenaikan kepesertaan instan dalam waktu 1 bulan. [Bam]