Beritariau.com Pekanbaru - Banyak persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pertama PSBB di Pekanbaru, Forum Komunikasi (FK) RT/RW di Pekanbaru, diundang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh DPRD Pekanbaru melalui perwakilan lintas komisi, Kamis (30/04/2020).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani MS SIP, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ir Nofrizal MM serta perwakilan Ketua Komisi I dan Anggota, Ketua Komisi II dan Anggota, Ketua Komisi III dan Anggota serta beberapa perwakilan Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru.

Selain itu, undangan rapat lintas komisi ini, hanya dihadiri oleh perwakilan pengurus FK RT/RW se Kota Pekanbaru tanpa dihadiri oleh gugus tugas Covid-19 Pemko, Lurah serta Ketua PMB RW sebagai orang yang bertanggungjawab dalam pendataan paket bansos sembako di tingkat RT/RW.

Ketua FK RT/RW Sialang Munggu, Tampan, Sucipto, mengatakan, dari 14 ribu Kepala Keluarga (KK) yang ada di Kelurahan Sialang Munggu, ada 6400 KK yang diusulkan melalui pendamping PMBRW. Usulan itu sudah diketahui oleh Lurah dan Camat.

Namun pihaknya sepakat membuat surat penolakan paket sembako Pemko tersebut dikarenakan usulan penerima tidak sesuai dengan yang diharapkan dan sangat jauh dari kenyataan.

"Kita mendata berdasarkan 13 kriteria yang ada di panduan formulir. Ini data warga yang terdampak Covid-19, bukan data warga miskin. Kalau data miskin dinsos sudah tahu," cetus Sucipto.

Dia juga mempertanyakan fungsi PMBRW dalam gugus Covid-19 di Pemko Pekanbaru. Sebab, presiden RI sudah mengakui jika ujung tombak terkecil di sistem pemerintahan adalah RT/RW bukan PMB RW.

"SK RW siaga yang dikeluarkan ini untuk apa? Fungsinya apa? Anggaran Rp100 juta dikelurahan sampai sekarang tidak jelas peruntukannya," ungkapnya.

Ketua FK RT/RW Kelurahan Air Dingin, H Suhardi, juga mempertanyakan tahapan PSBB di Pekanbaru yang disebut hanya ikut-ikutan tanpa melakukan persiapan dengan cermat.

"Yang buat kita bertanya, Pemko Pekanbaru ada tidak berkoordinasi dengan DPRD sebelum PSBB ini dilaksanakan. Dan mengapa Pemko sampai sekarang tak kuncurkan anggaran? Dewan harus awasi BPKAD Pemko, apa uang itu betul tidak ada atau tidak boleh dicairkan," tegasnya.

Ketua FK RT/RW Kelurahan Tanah Datar, Pekanbaru Kota, Yanuarisman, usulan calon penerima yang didata RT/RW ke warga yang terdampak Covid-19 dan diserahkan ke Pemko, sampai saat ini tidak jelas.

"Formulir yang diisi ke warga terdampak covid berdasarkan 13 kriteria itu tidak ada yang terealisasi. Kami ambil kesimpulan, Pemko belum siap PSBB," jelasnya.

Ketua FK RT/RW Limbungan Baru, Khairul Amri, menyebutkan, RT/RW sudah mendata dengan baik dan benar meski dikejar waktu yang singkat. Namun kenyataannya, apa yang diharapkan sungguh diluar jangkauan.

"Padahal data itu betul-betul riil. Kita cek semua. Bahkan ada warga kita tergeletak tidak makan yang biasanya begaji Rp500 ribu sekarang tidak begaji. Apa tidak menetes air mata kami. capek turun, yang keluar cuma 200 KK," bebernya. [Bam]