Beritariau.com Pekanbaru - Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kamis (25/07/19) siang, kembali mendapat sorotan dari kalangan legislatif.

Kali ini, Komisi yang membidangi masalah infrastruktur dan pembangunan tersebut menyoroti anggaran penangganan banjit oleh PUPR Pekanbaru untuk tahun 2020 sangat kecil senilai Rp2,2 Miliar dari Rp182 Miliar.

Mirisnya, Kata Roni lagi, anggaran terbesar menurut masih berfokus kepada pusat perkantoran Tenayan Raya.

"Saya kira, anggaran Rp2,2 Miliar sangat mengecewakan masyarakat kota Pekanbaru dan tidak cukup untuk menangani masalah banjir. Dengan adanya korban jiwa terkait banjir yang terjadi dikota Pekanbaru, hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah kota Pekanbaru dalam mengatasi banjir dikota Pekanbaru ini," Kata Roni Amriel, kepada wartawan usai hearing.

Seharusnya menurut Politisi Golkar ini, dana untuk penanganan banjir lebih besar, karena persoalan banjir dan dampaknya akan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak.

"Komisi IV akan bahas lebih lanjut dengan Banggar DPRD Kota Pekanbaru agar persoalan ini jelas kerangka acuan kita untuk mengusulkan master plan banjir dan planning lainnya, sehingga persoalan banjir yang dihadapi masyarakat dapat teratasi," ungkap Roni Amriel.

Tidak hanya persoalan banjir, pihaknya juga menyoroti persoalan anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan yang sampai saat ini masih jauh dari yang diharapkan.

"Anggaran untuk perbaikan jalan yang dianggarkan Rp8,9 Miliar juga tidak cukup, bayangkan berapa banyak jalan berlobang di Pekanbaru yang belum teratasi, berapa banyak jalan yang rusak yang tidak layak ditempel dan harus diaspal ulang," jelasnya.

Belum lagi, lanjut Roni, perbaikan dan pemeliharaan jembatan yang memakan anggaran cukup besar. Dengan anggaran Rp182 Miliar tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur yang terjadi ditengah masyarakat kota Pekanbaru.

"Dari anggaran Rp182 miliar ini harusnya ditambah lagi sekitar Rp55 Miliar lagi agar beberapa persoalan yang terjadi ditengah masyarakat bisa teratasi dan terselesaikan," Pinta Politisi Golkar ini.

Dan apabila nantinya anggaran Rp182 Miliar masih tetap diberlakukan, Roni menyarankan agar Pemko Pekanbaru kedepan mencari solusi, apakah memangkas anggaran yang ada di OPD lain atau adanya penekanan target PAD yang harus dicapai. 

"Kalau tidak tercapai, maka Kota Pekanbaru pada 2020 aku tetap dilanda banjir," tutupnya. [bam]