Beritariau.com, Pekanbaru - Kapolri, Jenderal Tito Karnavian menegaskan jika anggotanya yang terlibat, baik sebagai bandar maupun pengedar narkoba untuk langsung ditembak mati.

  
"Polisi yang terlibat narkoba, apalagi menjadi bandar, tembak mati saja," kata Tito didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto usai memberikan pengarahan kepada 2.900 personil gabungan di Pekanbaru, Riau, Jumat (20/3/2017).

Ia mengatakan bahwa kepercayaan masyarakat pada polri saat ini meningkat hingga 70 persen dan menjadikan Polri sebagai salah satu lembaga dipercaya publik, setelah TNI dan KPK. 

Dia mengklaim, peningkatan itu karena penyelahgunaan wewenang oleh anggota saat ini berkurang.

Untuk itu, agar masyarakat tetap percaya kepada polisi, Tito menegaskan kepada anak buahnya untuk tidak terlibat berbagi kasus. Dia juga mewanti-wanti kepada personel untuk tidak terlibat narkoba. 

Tito mengatakan, kepercayaan publik terhadap polri pernah turun hingga 50 persen. Hal itu karena permasalahan internal kepolisian yang menyalahgunakan wewenang. 

"Dulu pernah kepercayaan publik terhadap polri hanya 50 persen. Artinya, setengah masyarakat Indonesia tidak percaya Polisi. Itu karena ada anggota menyalahgunakan wewenang," ucap Tito. 

Menurutnya, negara Indonesia bukan berada pada ruang yang vacum. Dia menggambarkan, pada era globalisasi, terjadi kompetisi tarik menarik kekuatan, dorong mendorong, beraliansi, saling dominasi. Karena jika tidak ada pemimpin dunia, maka terjadi hukum rimba saling tarik.

"Politik bukan hanya partai. Politik negara adalah, bagaimana kita mampu pertahankan kekuasaan negara kita. Sebagai negara yang berdaulat, tidak sampai terpecah. Baik faktor internal, maupun eksternal," terang Tito.

Lebih jauh, dia menegaskan Indonesia butuh kekompakan antara TNI, Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melawan jaringan narkoba.

  
"Kekompakan TNI, Polri dan BNN serta masyarakat dibutuhkan untuk mematahkan jaringan narkoba," ujarnya.

     
Tito mengatakan hal tersebut saat disinggung maraknya peredaran narkoba di Provinsi Riau, yang pada 2017 lalu menempati posisi ke tiga sebagai wilayah yang paling tinggi kasus peredaran barang haram tersebut.

         
Dia mengatakan, selain kekompakan antar institusi, dalam memberantas dan memutus jaringan narkoba perlu dilakukan pemetaan. Menurut dia, jaringan narkoba selalu dilakukan oleh jaringan yang sama, sehingga pemetaan merupakan langkah utama yang perlu dilakukan terlebih dahulu.

         
"Yang terpenting, kita petakan dulu jaringannya. Karena jaringannya itu-itu saja," ujarnya. [don]