Beritariau.com Pekanbaru - Datang ke Kota Pekanbaru, Ketua MPR RI Zulfikli Hasan, Sabtu (27/01/18) disambut oleh pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Riau, dengan prosesi tepuk tepung tawar.

Dari pantauan, kehadiran Ketua Umum PAN ini, didampingi oleh Bupati Siak Syamsuar yang juga calon Gubernur Riau, Bupati Meranti sekaligus Ketua DPW PAN Riau Irwan Nasir, Anggota DPR RI Jon Erizal, Wasekjen DPP PAN Irvan Herman serta sejumlah tokoh Riau lainnya.

Kedatangan Zulfikli Hasan disambut di balai adat oleh Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Riau Al Azhar dan tampak dihadiri oleh Ketua DPRD Riau Septina Primawati dan pengurus LAM Riau.

Penyambutan tampak diiringi oleh permainan rebana, penaburan beras, penampilan pencak silat sebelum memasuki gedung LAM Riau.

Dalam sambutannya, Ketua Umum MKA LAM Riau Al Azhar menjelaskan mengenai makna dari prosesi tepuk tepung tawar, yakni tepuk tepung tawar yang pada hakikatnya adalah memberi doa kepada yang ditepuk tepung tawar. 

"Ini merupakan simbol dari masyarakat adat dalam budaya Melayu, sesungguhnya kita ini bersaudara, dimana tantangan yang dihadapi oleh orang yang ditepuk tepung tawar bukanlah persoalan perseorangan melainkan persoalan atau tantangan semua bagian termasuk bagian dari masyarakat melayu," Ungkap Al Azhar. 

Disamping itu, Al Azhar juga berharap dan mendoakan kepada Zulkifli Hasan agar menjadi pemimpin yang amanah dan siap menaungi kaumnya.

"Acara hari ini adalah bagian kecil untuk memberi sokongan melalui doa, agar segala perhelatan yang dilakukan oleh Ketua umum PAN dan Ketua MPR RI tuan Zulkifli Hasan bisa berjalan baik dan bisa menjalankan amanah pemimpin yang baik, sebagai pemimpin yang mencerminkan orang melayu yakni menentukan bertuah atau tidaknya kaumnya, pemimpin itu juga payung bagi kaumnya," jelasnya

Hingga berita ini diturunkan, acara tepuk-tepung tawar di balai Adat melayu Riau masih berlangsung, dimana saat ini Ketua MPR RI zulkifli Hasan sedang memberikan sambutan dan memaparkan kondisi atau persoalan yang saat ini sedang terjadi di pemerintah pusat. [red]