Beritariau.com Pekanbaru - Kelangkaan gas elpiji 3 kg di Pekanbaru, masih terjadi hingga saat ini. Kondisi ini, membuat beberapa pangkalan, memilih tutup dan tidak berjualan kembali.

Seperti yang terpantau beritariau.com Kamis (02/11/17) pagi di Pangkalan milik Azuar yang berada di Jalan Kelapa Sawit, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru. 

TUTUP - Agen Pangkalan Resmi gas elpiji 3kg PT Sari Bumi Raya yang berada di Jalan Kelapa Sawit, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru sudah tidak menjual gas elpiji bersubsidi | Beritariau.com2017

Terlihat, agen PT Sari Bumi Raya tidak lagi menjual gas elpiji 3 kg meskipun di depan kedai tertulis menjual gas elpiji 3 Kg HET Rp18 ribu.

"Sudah seminggu tu bang kedai nya tutup. Sudah tak lagi jual gas elpiji 3kg. Stok kosong terus," Kata salah seorang warga sekitar, Meme.

Tidak hanya di Bukit Raya. Pangkalan resmi gas elpiji di Jalan S Parman, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Pekanbaru, juga mengalami hal serupa. Dua mobil truk gas elpiji berlogo pertamina terparkir di dalam garasi terali besi. Tidak ada aktivitas penjualan apapun.

TUTUP - Pangkalan resmi gas elpiji di Jalan S Parman, Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Pekanbaru juga mengalami hal serupa. Tidak lagi menjual gas elpiji 3kg | Beritariau.com2017

"Memang banyak tabung gas 3kg di dalam truk itu, tapi itu tabung gas kosong semua. Mobil nya aja yang parkir disana," ucap Herman, Warga Kelurahan Suka mulya, Sail.

Ketua komisi II DPRD Kota Pekanbaru, T Azwendy Fajri menyayangkan kelangkaan yang terjadi pada gas 3 Kg tersebut. Atas kejadian itu, dia meminta Pemerintah ikut bertanggung jawab  karena gas 3 kg merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat kecil.

"Pemerintah tidak bisa membiarkan hal ini (kelangkaan,red) terjadi. Kasihan masyarakat yang membutuhkan tetapi barang yang dibutuhkan tidak ada," ungkap Azwendi.

Dia menduga, kelangkaan gas 3 Kg bersubsidi tersebut terjadi karena adanya pemakaian dalam jumlah yang banyak terhadap pelaku usaha berskala besar baik restoran, kedai kopi maupun rumah makan.

"Karena pemakaian dalam jumlah banyak (di restoran,red) itu, jatah masyarakat yang menggunakan gas 3 kg menjadi berkurang. Artinya penggunaan gas 3 kg saat ini tidak tepat sasaran," jelas politisi Partai Demokrat ini.

Dia menilai ada pengawasan yang lemah dari Pemerintah dan Pertamina terhadap pasokan dan distribusi gas elpiji tersebut. Sejatinya, kata Azwendi, gas 3kg diperuntukkan bagi masyarakat miskin bukan pelaku usaha berskala besar.

"Kenapa pelaku usaha masih menggunakan puluhan gas 3 kg? ini ada apa? Dimana letak pengawasan pemerintah dan pihak Pertamina," cetusnya.

Harusnya kata Azwendi, bagi pelaku usaha yang kedapatan masih menggunakan gas 3 kg bersubsidi, diberikan teguran. Jika pelaku usaha masih menggunakan gas 3 Kg bersubsidi lagi, perlu diberikan sanksi yang berat.

"Bila perlu kita minta dipidanakan. Gas 3 kg itu bukan lagi hak pelaku usaha tetapi sudah menjadi hak masyarakat miskin," pungkasnya. [bam]