Beritariau.com, Jakarta - Terungkapnya kasus korupsi dalam proyek peningkatan jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013-2015‎ ternyata bersumber dari laporan masyarakat.

KPK sendiri, telah menetapkan dua yakni Muhammad Nasir (MN) selaku Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Dumai yang juga mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis tahun 2013 dan 2015 selaku kuasa Pengguna Anggaran dan Hobby Siregar (HS) selaku rekanan yang mengerjakan proyek tersebut Direktur PT Mawatindo Road Construction.

"Tersangka HS (Kontraktor, red) dan MN (Pejabat Pemerintah, red). Keduanya sudah digeledah," ungkap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang kepadaBeritariau.com, Rabu (09/08/17) sore.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Sabtu (12/08/17) menyampaikan apresiasinya atas laporan masyarakat terhadap dugaan korupsi ini.

"Tentu saja ini karena ada laporan dari masyarakat. Kami apresiasi laporan ini. Kami harap masyarakat terus aktif mengawasi dan beri laporan ke penegak hukum," ujar Febri, dikutip dari TribunPekanbaru.

Febri melanjutkan dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp 80 miliar ini, pihaknya tidak menutup kemungkinan ada pihak lain di luar dua tersangka yang telah ditetapkan.

"Kami sementara ini fokus dulu ke tersangka ‎MS dan HS. Kami lihat juga indikasi keterlibatan pihak lain, kalau ada bukti permulaan yang cukup, tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain," ucapnya.

‎Atas perbuatannya kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 UU No 31 tahun1999 tentang ‎ Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Untuk kebutuhan pengembangan dan penyidikan, selama tiga hari berturut-turut pada Senin-Rabu, 7-9 Agustus 2017 penyidik‎ KPK menggeledah di tiga daerah seperti Pekanbaru, Bengkalis, Dumai dan Pulau Rupat.

Penggeledahan di Pekanbaru dilakukan 7 Agustus 2017, yang digeledah ialah rumah mantan Bupati Kab Bengkalis, Heriyan Saleh dan rumah tersangka Muhammad Nasir.

Penggeledahan di Bengkalis dilakukan 8 Agustus 2017, yang digeledah ialah Kantor Dinas PU, Kantor Pemda, Kantor LPSE, dan rumah milik saksi Hurry Agustuanri.

Di Kota Dumai, penggeledahan dilakukan di rumah saksi Hermanto-subcont dan dilakukan penyegelan di ruangan di rumah dinas Sekda Dumai.

Lalu di hari yang sama, 9 Agustus 2017 penyidik‎ menggeledah kantor PT Mawarindo Road Construction dan rumah atau kantor saksi Hasyim-Subcont di Pulau Rupat.

Dari penggeledahan di 10 lokasi, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik berupa HP, handdisk, dan dua motor milik PT Mawatindo‎.

Untuk kebutuhan penyidikan dan pemeriksaan kedua tersangka telah dila‎kukan pencegahan ke luar negeri selama enam bulan kedepan sejak 21 Juli 2017.

Demi pengembangan penyidikan, minggu depan penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi di SPN Pekanbaru.

Diketahui penanganan kasus itu terungkap setelah Muhammad Nasir tidak bisa berangkat ibadah haji. Ini lantaran Muhammad Nasir ternyata dicegah berpergian ke luar negeri untuk enam bulan kedepan atas permintaan KPK ke Imigrasi.

‎Padahal sejak jauh-jauh hari, Muhammad Nasir sudah mempersiapkan berbagai hal untuk berangkat haji bersama sang istri melalui Embarkasih Batam.

Sesuai rencana, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis ini berangkat ke tanah suci bersama kelompok terbang (kloter) 7 Embarkasih Batam.

Diketahui, Muhammad Nasir merupakan satu dari 210 Jemaah Calon Haji asal Dumai. Bahkan dia sudah mengajukan cuti selama 40 hari untuk menunaikan rukun Islam yang kelima itu. 

Ia tercatat sudah cuti sebagai Sekda Kota Dumai terhitung 3 Agustus 2017 kemarin. Selama cuti untuk sementara tugasnya dijalankan oleh Hamdan Kamal yang menjabat sebagai Asisten I Wali Kota Dumai. [red]