Beritariau.com Pekanbaru - Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Zainal Arifin, mengkritik program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Menurutnya, sasaran dan tujuan dari program itu belum diketahui maksud dan tujuannya.

"Kita di daerah tidak mengetahui secara jelas akan KIP tersebut, karena program tersebut merupakan program dari kementerian pusat," Kata Zainal, kepada wartawan, Selasa (07/03/17).

Menurut pengakuannya, beberapa dari warga banyak mengadu kepada dirinya. Mayoritas warga yang mengadu dari golongan yang tidak mampu dimana warga mempertanyakan syarat untuk memperoleh KIP tersebut, karena anak mereka berprestasi.

"Setelah kami mengkonfirmasi kepada Dinas Sosial Pekanbaru, mereka mengatakan bahwa data yang digunakan Kementerian Sosial yang ada itu ternyata data yang diambil dari tahun 2011. Harusnya diverifikasi ulang karen itu data lama," ungkap Politisi Gerindra tersebut.

Dengan temuan itu, dia meminta Badan Pusat Statistik (BPS) kembali mendata ulang dan turun kepada masyarakat siapa saja warga yang tergolong orang yang tidak mampu, agar sasaran dan tujuan jelas.

"BPS harus mengupdate data dengan melibatkan RT/RW setempat karena yang tau data warga miskin itu adalah mereka," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Program ini kelanjutan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang mencakup siswa dari jenjang pendidikan SD/MI,SMP/MTs,SMA/SMK/MA, dan siswa/warga belajar di Pusat Kegiatan Belajar (PKBM)/lembaga Kursus dan pelatihan.

Sasaran dari program ini yakni anak usia sekolah seperti anak jalanan, pekerja anak, anak-anak yang berada di panti asuhan dan anak-anak difabel dari rumah tangga/keluarga dengan status ekonomi terendah secara nasional yaitu 15,5 juta Rumah Tangga. [bam]