Beritariau.com Pekanbaru - Persoalan banjir saat ini masih menjadi perbincangan di kalangan legislatif. Kali ini, kalangan legislatif di DPRD Provinsi Riau, buka-bukaan dan membeberkan ada yang salah dalam kebijakan yang telah diterapkan selama ini.

Setelah sebelumnya Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tak ingin disalahkan dan melempar penyelesaian banjir yang ada di ke Pemprov Riau, Anggota DPRD Provinsi Riau, Kordias Pasaribu, blak-blakan kepada media.

"Banjir di Pekanbaru yang salah pemimpinnya. Baik itu masalah macet dan juga masalah infrastruktur," kata Kordias, kepada wartawan, Senin (06/02/17).

Dijelaskannya lagi, persoalan banjir merupakan tanggungjawab bersama yang harus dicarikan solusinya. Dia menyarankan agar tidak ada saling lempar tanggungjawab dalam menghadapi persoalan tersebut.

"Kalau permasalahan itu tidak dikita puncaknya kemana saja kita bisa mimpin. Contohnya, kita lihat masalah DKI ada di kebijakan Nasional, ya datang ke Nasional, publikasikan kalau memang ada yang bukan kewenangannya," ungkapnya.

Bahkan dia melihat persoalan banjir, ada yang salah dalam persoalan izin yang diberikan sehingga pengawasan lemah dan ada kesan pembiaran.

"Siapa yang mengeluarkan IMB, Gubernur atau Walikota," tanya Kordias.

Kordias juga mencontohkan persoalan di lapangan, yang berada di kawasan jalan Arengka cuma dibuat ukurannya 3-4 meter. Bermodalkan gorong-gorong, dikeluarkanlah izin bangunan itu.

"Cuma ditinggalkan untuk buat polongan 1 meter kali 1 meter. Kemana lari airnya, yang ngasih IMB, pengawasannya di mana, Ya kota lagi lah tangung jawabnya," cetusnya. [bam]