Beritariau.com, Pasir Pangaraian - Meski pemerintahan Presiden Joko Widodo gencar memerangi pungutan liar (pungli), namun hingga saat ini belum ada tim saber pungli di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).

Hal ini diakui oleh Seketaris Daerah Pemkab Rokan hulu (Sekda), Ir Damri Harun usai membuka rapat koordinasi (rakor) dengan Camat, Lurah, dan Kepala Desa se-Rohul.

"Saat ini Pemkab Rohul belum membentuk tim saber pungli baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa. Namun kita rencanakan akhir tahun 2016 ini, tim saber pungli Pemkab Rohul sudah dibentuk, sehingga tidak ada lagi aktivitas yang namanya pungli atau pungutan liar," kata Damri, Senin (19/12/2016).

Meski belum terbentuk, Pemkab Rohul juga mengimbau kepada seluruh intansi pemerintah baik camat, lurah,  dan kepala desa untuk tidak melakukan pungli. Dan apabila ketahuan melakukan pungli, akan menerima sanksi keras bahkan bisa diberhentikan tidak hormat.

Sementara itu, rakor bidang pemerintahan Pemkab Rohul ini diikuti oleh 212 peserta. Terdiri dari Camat, Kepala Kelurahan, dan Kepala Desa se-Kabupaten Rokan Hulu.  

Acara berlangsung di North Hall Islamic Center Pasir pengaraian dengan Tema "Peningkatan Kordinasi dan bertukar informasi untuk memberikan Kontribusi kepada Daerah, dalam melaksanakan program sesuai Visi dan Misi Kabupaten Rokan Hulu 2016-2017".
   
Rapat Kordinasi dipimpin langsung oleh Sekda Kabupaten Rokan Hulu, Ir Damri, didampingi Kabag Tapem M Zaki SSTP yang dihadiri Kepala Badan Dinas dan Kantor Kabupaten Rokan Hulu, Kapolres Kabupaten Rokan Hulu diwakili Kasat Narkoba, Camat, Kepala Kelurahan, dan Kepala Desa se Kabupaten Rokan Hulu. [cp]