Beritariau.com, Pekanbaru - Pungutan Liar (Pungli) baik di sekolah dan pelayanan publik, masih terjadi di Kota Pekanbaru. Warga mengaku masih berharap, persoalan yang menjadi "penyakit" di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, bisa diselesaikan.

Hal itu diketahui saat Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru, H Dastrayani Bibra dan H Said Usman Abdullah, melakukan kampanye dialogis, di RT 02 RW 06, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kamis, malam.

Warga berharap ada kepastian ketika pasangan berjuluk Bibra-Said (BISA) ini, benar-benar memperjuangkan harapan masyarakat yang saat ini mulai luntur dari sistem pemerintahan Pekanbaru sekarang ini.

"Kami telah merasakan apa yang diperbuat oleh pemerintah pekanbaru sekarang ini. Begitu memberatkan dan merepotkan. Kami berharap, ketika terpilih, program unggulan dari bapak IDE dan SUA benar-benar program yang bersentuhan dengan masyarakat bawah," kata salah seorang Warga, Tengku Ahyar.

Menurutnya, selama ini masalah yang selalu menjadi persoalan adalah masalah pungutan yang ada di sekolah. Terutama pungutan setiap tahun ajaran baru. Selain itu, pelayanan yang buruk saat warga mengurus akte kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga (KK).

"Jujur saja, birokrasi sekarang ini begitu memberatkan masyarakat. Mengurus KTP, KK, akte kelahiran berbulan bulan lamanya. Dan hal yang terpenting, apabila terpilih nanti, evaluasi lagi syarat masuk sekolah dan hapuskan komite sekolah," tegasnya.

Calon Wali Kota Pekanbaru 2017-2022, H Dastrayani Biba didampingi wakilnya, H Said Usman Abdullah, dirinya berjanji, ketika terpilih nanti, persoalan pendidikan dan pelayanan publik serta infrastruktur akan dilakukan evaluasi. Meski saat ini persoalan yang terjadi di Kota Pekanbaru seperti benang kusut, dia yakin, perlahan akan mulai diluruskan.

"Mana yang kurang nanti akan kita perbaiki dan mana program yang belum kita adakan. Memang masalah pendidikan saat ini menjadi persoalan pertama kita, kedepan persolan pendidikan dikota Pekanbaru ini tidak lagi menjadi kendala dimasyarakat," paparnya dihadapan warga.

Begitu juga persoalan kesehatan, pelayanan publik dan infrastruktur, masukan dan saran dari warga akan terkonekasi lewat teknologi. 

"Kita berusaha se kreatif mungkin melakukan program berbasis multi tenans atau perkembangan dunia digital. Masalah kesehatan nanti, kita akan memberdayakan semua puskemas yang ada di 12 Kecamatan, bagaimana pelayanan lebih dimudahkan kedepan," ucapnya berjanji. [bam]