Beritariau.com, Jakarta -- Kementerian Agama (Kemenag) segera menjalankan program digitalisasi pembelajaran dan revitalisasi ribuan madrasah serta sekolah agama. Program tersebut didukung tambahan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kemenag tahun 2026 yang disetujui mencapai sekitar Rp2,38 triliun.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sekitar Rp1,66 triliun dari anggaran tambahan itu dialokasikan untuk digitalisasi pembelajaran. Salah satu program utamanya adalah penyediaan Papan Interaktif Digital (PID) bagi satuan pendidikan di bawah binaan Kemenag.

Khusus madrasah swasta yang menjadi penerima program, masing-masing akan memperoleh satu unit PID. Digitalisasi juga menyasar sekolah dan lembaga pendidikan di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.

Nasaruddin menegaskan, keberhasilan digitalisasi tidak hanya diukur dari jumlah perangkat yang dibagikan, tetapi juga sejauh mana teknologi tersebut membantu guru mengajar dan peserta didik memahami pelajaran. Karena itu, kesiapan sarana pendukung, termasuk ketersediaan listrik, harus dipastikan.

Selain digitalisasi, anggaran tambahan tersebut dialokasikan untuk revitalisasi 2.410 madrasah di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Program serupa mencakup 21 sekolah binaan Ditjen Bimas Kristen, 38 lembaga pendidikan Katolik, 70 lembaga pendidikan Hindu, serta dua lembaga pendidikan Buddha.

Menag meminta jajaran terkait memprioritaskan satuan pendidikan yang paling membutuhkan perbaikan. Pengawasan juga harus dilakukan sejak penetapan penerima hingga hasil revitalisasi benar-benar dapat dimanfaatkan oleh guru dan peserta didik.

Tambahan anggaran itu turut mendukung penyediaan buku tulis bagi peserta didik di lingkungan pendidikan Islam, Hindu, dan Buddha. Sementara di bawah Ditjen Pendidikan Islam, anggaran juga dialokasikan untuk mendukung empat Sekolah Unggul Garuda serta pengadaan satu studio guru Pendidikan Agama Islam.

Kemenag selanjutnya akan merinci alokasi dan sasaran penerima di setiap satuan kerja, sekaligus melengkapi dokumen pendukung yang diminta Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Pelaksanaan program juga akan dipantau agar penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan. (*)