Beritariau.com, BENGKALIS -- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2027 resmi disepakati sebesar Rp1,98 triliun. Penetapan ini diwarnai penyesuaian anggaran cukup besar akibat berkurangnya transfer pemerintah pusat, terutama Dana Bagi Hasil (DBH) sektor minyak dan gas bumi.

Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) sekaligus pengambilan keputusan terhadap Ranperda APBD 2027, Jumat (13/11/2026).

Berdasarkan hasil pembahasan, APBD Bengkalis ditetapkan sebesar Rp1.987.583.920.520,54. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan usulan awal belanja daerah yang mencapai Rp3,26 triliun atau mengalami pemangkasan sebesar 41,99 persen.

Dalam rincian anggaran yang disepakati, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1.876.044.496.194,47, belanja daerah Rp1.987.583.920.520,54, serta pembiayaan daerah Rp111.579.424.327,78.

Bupati Bengkalis, Hj. Kasmarni, mengakui penyusunan APBD 2027 berlangsung dalam kondisi fiskal yang cukup menantang. Penyesuaian transfer pemerintah pusat, khususnya penurunan DBH migas, memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan program dan kegiatan pembangunan. Meski ruang fiskal terbatas, pelayanan publik dan kebutuhan mendesak masyarakat harus tetap menjadi prioritas.

"Kita memang tidak dapat membiayai seluruh kebutuhan pembangunan sekaligus. Tetapi kita harus memastikan bahwa kebutuhan yang paling mendesak, paling penting, dan paling dirasakan masyarakat tetap menjadi perhatian utama," tegas Kasmarni.

Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah mencermati catatan dan rekomendasi Banggar DPRD serta menyesuaikan program sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap alokasi anggaran harus dikelola secara selektif, inovatif, dan bertanggung jawab agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bengkalis Septian Nugraha, didampingi Wakil Ketua II Hendrik Firnanda Pangaribuan dan Wakil Ketua III Misno. Sebanyak 33 anggota DPRD hadir bersama Sekretaris Daerah Bengkalis Ersan Saputra dan jajaran kepala perangkat daerah.

Kasmarni mengapresiasi kerja sama DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selama proses pembahasan. Ia berharap sinergi legislatif dan eksekutif terus terjaga untuk mengawal pembangunan serta memastikan program prioritas tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.

Kesepakatan APBD 2027 ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Bengkalis dalam menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terakomodasi. (*)