Beritariau.com, Peknabaru -- Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mendorong percepatan hilirisasi komoditas kelapa sebagai salah satu strategi meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Inhil Yuliantini saat menghadiri The 2nd Riau Economic Forum yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau di Aula Lancang Kuning Gedung A Kantor Perwakilan BI Riau, Senin (31/8/2026).

Forum bertema “Riau Tumbuh Solid dan Digitalisasi Terakselerasi” tersebut menjadi ajang memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, ekonom dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan potensi ekonomi serta membuka peluang investasi di Riau.

Kegiatan turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Riau Dr. H. Syahrial Abdi, A.P., M.Si., mewakili Plt Gubernur Riau, Koordinator Bank Indonesia Wilayah Sumatera, kepala daerah se-Riau, ekonom, pengusaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam arahannya, Syahrial Abdi menekankan pentingnya penguatan investasi dan hilirisasi sektor unggulan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi Riau.

Ia juga mengapresiasi dunia usaha yang telah memberikan kontribusi terhadap realisasi investasi dan pengembangan industri hilir di daerah.

“Kami menyampaikan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada perusahaan penerima Investment Award atas realisasi hilirisasi terbesar pada semester pertama. Ini bukti nyata komitmen dunia usaha dalam membangun Riau dengan memanfaatkan kekuatan lokal,” ujar Syahrial Abdi.

Menurutnya, perkebunan dan pertambangan masih menjadi salah satu kekuatan utama perekonomian Riau. Provinsi Riau memiliki sekitar 20 persen luas lahan sawit Indonesia dan berkontribusi sekitar 23 persen terhadap produksi CPO nasional.

Sementara itu, Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi besar pada sektor kelapa dengan luas perkebunan mencapai sekitar 440.000 hektare.

Potensi tersebut dinilai perlu diikuti dengan penguatan produktivitas dan pengembangan industri hilir agar komoditas kelapa tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.

Pemprov Riau juga memberikan perhatian terhadap sekitar 79.000 hektare lahan kelapa yang telah tua, rusak, berusia lebih dari 50 tahun maupun terdampak intrusi air laut.

Usulan peremajaan tanaman kelapa atau replanting seluas 43.000 hektare yang sebelumnya mencakup Inhil, Indragiri Hulu dan Pelalawan kini diperluas hingga seluruh 10 kabupaten/kota di Riau.

Yuliantini menilai kebijakan tersebut sejalan dengan kebutuhan dan potensi pengembangan sektor perkelapaan di Inhil.

“Forum ini menjadi momentum yang baik untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi Kabupaten Inhil yang memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan dan dioptimalkan, terutama untuk hilirisasi di bidang perkelapaan sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Yuliantini.

Ia berharap berbagai peluang investasi dan gagasan yang muncul dalam forum tersebut dapat ditindaklanjuti melalui program konkret di daerah.

Menurutnya, pengembangan industri hilir kelapa berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan nilai ekonomi komoditas serta memperkuat daya saing Kabupaten Inhil.

Pemerintah Kabupaten Inhil pun terus mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif agar potensi besar sektor kelapa dapat dikembangkan secara optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (*)