Beritariau.com, Jakarta -- Pemerintah Provinsi Riau kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Riau meraih peringkat kedua nasional dalam Klasifikasi Provinsi pada penilaian Indeks Keinsinyuran Daerah (IKD) 2026.

Penghargaan tersebut diterima Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto dari Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Ilham Akbar Habibie dalam acara penganugerahan yang berlangsung di Auditorium Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Sabtu (29/8/2026).

Penganugerahan IKD 2026 diselenggarakan PII bekerja sama dengan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri. Ajang tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap pemerintah daerah yang dinilai berhasil menerapkan praktik keinsinyuran secara profesional dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Penilaian IKD mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran. Ada empat aspek utama yang menjadi indikator penilaian, yakni kebijakan, sumber daya manusia, proyek keteknikan, serta dampak dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Riau menjadi salah satu dari enam provinsi yang mendapat undangan khusus dalam penganugerahan tersebut. Lima provinsi lainnya adalah Bali, DKI Jakarta, Lampung, Maluku Utara dan Sulawesi Selatan.

Keenam provinsi itu terpilih setelah melewati rangkaian penilaian yang melibatkan puluhan provinsi dari seluruh Indonesia. Proses pengumpulan data, verifikasi dan asesmen dilakukan Dewan Asesor PII sejak Juli 2026.

Capaian Riau tersebut merupakan hasil kerja bersama 21 perangkat daerah di lingkungan Pemprov Riau. Pelaksanaan penilaian dikoordinasikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau bersama Pengurus Wilayah PII Provinsi Riau.

Asesmen mencakup sejumlah indikator, mulai dari penyusunan kebijakan tertulis, pendataan ASN yang memiliki latar belakang teknik, fasilitasi sertifikasi profesi keinsinyuran hingga dokumentasi proyek dan inovasi keteknikan di masing-masing perangkat daerah.

Kepala BKD Provinsi Riau Budi Fakhri mengatakan penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat profesionalisme bidang keinsinyuran.

"Alhamdulillah, dengan dukungan dan kerja sama seluruh Perangkat Daerah bersama PII Wilayah Riau, Provinsi Riau mampu menunjukkan komitmen nyata dalam penerapan praktik keinsinyuran yang profesional pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah," ujar Budi.

Menurutnya, pengukuran IKD 2026 merupakan pelaksanaan pertama secara nasional. Karena itu, proses penilaian tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga menjadi pengalaman bagi pemerintah daerah dalam membangun sistem keinsinyuran yang lebih baik.

Pemprov Riau pun berkomitmen melanjutkan penguatan ekosistem keinsinyuran daerah. Salah satu langkah yang didorong adalah meningkatkan jumlah ASN berlatar belakang teknik yang memiliki sertifikasi profesi keinsinyuran.

Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan di Riau agar semakin profesional, efektif dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, SF Hariyanto didampingi Kepala BKD Provinsi Riau Budi Fakhri, Kepala Badan Penghubung Provinsi Riau Decy, Dewan Pembina PII Riau sekaligus Ketua Umum DPP ASPEKNAS H Aswandi, Dewan Penasehat PII Riau Irving Kahar Arifin, Ketua PII Provinsi Riau Ulul Azmi serta Ketua Deputi Bidang Organisasi dan Kelembagaan PII Riau Pipin Azrin. (*)