Beritariau.com, Pekanbaru – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Riau memaparkan perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Riau kepada tim dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kunjungan kerja yang berlangsung di Kantor Kesbangpol Riau, Kamis (2/7/2026).

Kepala Kesbangpol Provinsi Riau, Boby Rachmat, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Indeks Demokrasi Indonesia di daerah sekaligus menghimpun masukan sebagai bahan evaluasi pemerintah pusat.

"Kunjungan Tim Kejaksaan Agung membahas pelaksanaan dan evaluasi Indeks Demokrasi Indonesia di Riau," ujar Boby, Jumat (3/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kesbangpol Riau memaparkan berbagai aspek penyusunan IDI, mulai dari metode pengukuran, manfaat indeks, sumber data yang digunakan, hingga mekanisme penilaian. Selain itu, dipaparkan pula perkembangan capaian sejumlah indikator demokrasi di Riau.

Menurut Boby, fluktuasi nilai pada sejumlah indikator merupakan bagian dari dinamika kehidupan masyarakat. Meski demikian, Pemerintah Provinsi Riau tetap berkomitmen memperkuat tata kelola demokrasi melalui berbagai program yang mendukung peningkatan kualitas demokrasi di daerah.

Ia berharap koordinasi antara Kejaksaan Agung RI dan Pemerintah Provinsi Riau, khususnya Kesbangpol, semakin erat sehingga berbagai rekomendasi perbaikan terhadap Indeks Demokrasi Indonesia dapat diimplementasikan secara optimal.

"Harapan kami, berbagai rekomendasi dan langkah perbaikan terhadap Indeks Demokrasi Indonesia dapat diterapkan secara efektif demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang semakin sehat, inklusif, dan berkelanjutan," katanya.

Tim Kejaksaan Agung RI yang hadir dalam kunjungan tersebut terdiri atas Fredrik Richard Silaban selaku Jaksa Madya Anggota Satgas pada JAM Bidang Intelijen dan Deddy Yuana Yusuf selaku PK Pengelola Penanganan Perkara pada JAM Bidang Intelijen. Kunjungan itu turut didampingi Kasi C Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau, Simon.

Dalam kesempatan tersebut, Tim Kejaksaan Agung menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta seluruh elemen masyarakat dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci untuk mendorong peningkatan nilai Indeks Demokrasi Indonesia di masa mendatang. (*)