Beritariau.com, Pekanbaru – Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Tarmizi, meminta seluruh anggota DPRD Fraksi PKS se-Riau untuk lebih aktif membantu pemerintah daerah dalam menggali dan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah tersebut dinilai penting menyusul kondisi fiskal daerah yang saat ini menghadapi tekanan akibat berkurangnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk Riau. Dampaknya, sejumlah program pembangunan daerah ikut terdampak karena keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Ahmad Tarmizi mengatakan, instruksi kepada seluruh anggota DPRD Fraksi PKS telah disampaikan secara resmi dalam rapat koordinasi anggota legislatif PKS se-Riau beberapa waktu lalu. Dalam arahannya, ia meminta kader PKS di parlemen daerah berperan aktif mencari solusi untuk meningkatkan PAD melalui berbagai langkah yang sesuai aturan.

Menurutnya, upaya peningkatan PAD dapat dilakukan melalui optimalisasi sektor pajak daerah, retribusi, dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga sumber pendapatan sah lainnya yang selama ini belum tergarap maksimal.

“Seluruh anggota DPRD Fraksi PKS kami minta aktif membantu pemerintah daerah menggali potensi daerah untuk menggenjot PAD, baik melalui pembentukan panitia khusus di DPRD maupun langkah-langkah strategis lainnya yang sesuai ketentuan,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPRD Riau saat ini telah memulai langkah konkret dengan membentuk Panitia Khusus Optimalisasi Pendapatan Daerah (Pansus OPD) yang dipimpin Abdullah. Keberadaan pansus tersebut disebut menjadi bagian dari upaya mencari formulasi peningkatan pendapatan daerah secara lebih maksimal.

Menurut Ahmad Tarmizi, langkah Pansus OPD sejauh ini menunjukkan perkembangan positif dan mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Riau.

Ia menilai, ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat tidak bisa terus dipertahankan karena membuat ruang gerak pembangunan menjadi terbatas dan rentan terhadap perubahan kebijakan nasional. Karena itu, daerah perlu mulai membangun kemandirian fiskal dengan memperkuat sumber-sumber pendapatan daerah sendiri.

“Kami di PKS merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut berkolaborasi membantu pemerintah daerah mewujudkan kemandirian fiskal tersebut. Harapannya pembangunan di Riau tetap berjalan dan perekonomian masyarakat bisa terus tumbuh,” tutupnya. (*)