Beritariau.com, Dumai – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih empat penghargaan di bidang pengelolaan keuangan daerah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui KPPN Dumai.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Gelanggang Award yang digelar di Kota Dumai, Rabu (29/4/2026). Penyerahan dilakukan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Adnan Wimbyarto, dan diterima oleh Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, bersama Kepala BPKAD, Fajar Triasmoko, mewakili Bupati Asmar.

Berdasarkan keputusan Kepala KPPN Dumai, Kabupaten Kepulauan Meranti meraih sejumlah penghargaan, yakni:
- Terbaik I realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2025
- Terbaik II realisasi penyaluran Dana Desa 2025
- Terbaik II realisasi dana transfer ke daerah tertinggi
- Terbaik II penandatanganan berita acara rekonsiliasi pajak pusat tercepat

Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan.

Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas anggaran.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, terutama dalam memastikan penyaluran dana berjalan tepat waktu dan sesuai regulasi,” ujarnya.

Sementara itu, Sekda Sudandri Jauzah menegaskan bahwa capaian ini mencerminkan sinergi perangkat daerah dalam mengelola anggaran secara tepat sasaran.

“Ini bukan sekadar prestasi administratif, tetapi wujud tanggung jawab kami agar anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Kepala BPKAD Fajar Triasmoko menambahkan, penghargaan tersebut diharapkan menjadi pemacu peningkatan kinerja, termasuk dalam percepatan digitalisasi sistem keuangan daerah.

Melalui capaian ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (*)