Beritariau.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau terus mematangkan penyaluran bantuan sapi dari Presiden untuk Tahun Anggaran 2026 dengan menitikberatkan pada validasi dan sinkronisasi data penerima.

Upaya ini dibahas dalam rapat koordinasi teknis yang dipimpin Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Riau, Mimi Yuliani Nazir, bersama perangkat daerah bidang peternakan se-Riau.

Mimi menegaskan, keakuratan data menjadi faktor krusial agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi peternak.

“Data penerima harus valid dan sinkron. Selain itu, kesiapan daerah dalam mengawal proses pengadaan hingga distribusi juga sangat penting,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, berbagai aspek teknis turut diperjelas, mulai dari kriteria sapi bantuan seperti bobot minimal, hingga standar kesehatan ternak yang wajib dipenuhi, termasuk bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Lumpy Skin Disease (LSD).

Legalitas asal-usul ternak juga menjadi perhatian untuk menjamin keamanan serta kepastian hukum dalam proses penyaluran.

Pemprov Riau turut mendorong peran aktif pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan verifikasi langsung di lapangan guna memastikan penerima benar-benar layak.

Selain itu, seluruh tahapan administrasi diminta disiapkan secara tertib agar pelaksanaan program berjalan lancar tanpa kendala hukum.

Melalui langkah ini, Pemprov Riau berharap penyaluran bantuan sapi pada 2026 dapat terlaksana tepat sasaran dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan peternak di daerah. (*)