Beritariau.com, Bengkalis - Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Bengkalis disarankan meminta pertanggungjawaban konsultan perencanaan dermaga baru roro Air Putih Bengkalis lantaran tak bisa difungsikan maksimal karena dangkal.

Kegagalan konstruksi dermaga tidak lepas dari perencanaan yang diduga asal- asalan. Padahal, telah menelan dana sekitar Rp50 Milyar lebih.‎

Direktur Badan Anti Korupsi Lembaga Inventarisir Keuangan Negara (BAK-LIPUN), Wan Muhammad Sabri, Kamis (14/07/16) mengatakan, untuk memperbaiki permasalahan dermaga roro Air Putih yang baru, Dishubkominfo cukup meminta pertanggungjawaban konsultan perencanaan.

Jika menolak, Dishubkominfo bisa melaporkan kepihak berwajib agar segera diusut.‎

"Permasalahan yang terjadi hari ini karena kesalahan perencanaan. Pemkab tidak perlu buang anggaran memperbaiki, cukup minta pertanggungjawaban konsultan perencanaan," ujar Wan Muhammad Sabri, Kamis (15/07/16).

Menurutnya, permintaan pertanggung jawaban tentang kegagalan pembangunan akibat amburadulnya perencanaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

"Tertera pada Pasal 25, 26, 27 sampai 28. Di Pasal 26 Ayat 1 jelas mengatakan, jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena kesalahan perencana atau pengawasan kontsruksi, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lainn, maka perencana dan pengawas wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang profesi dan dikenakan ganti rugi," imbuhnya.

"Tidak perlu kita terus menguras APBD negeri ini," pungkasnya. [red]‎