Beritariau.com, Pekanbaru - Pemerintah Provinsi Riau terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi juga berdampak signifikan terhadap pengelolaan anggaran daerah. 

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menjelaskan bahwa hadirnya program MBG memungkinkan efisiensi anggaran, terutama untuk pembiayaan konsumsi siswa di tujuh sekolah keguruan berasrama milik provinsi.

“Selama ini, pembiayaan makan di boarding school menghabiskan anggaran sekitar Rp45 miliar. Alhamdulillah, saat ini seluruhnya telah terintegrasi dalam program MBG, sehingga anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk program prioritas lainnya,” ujar Syahrial Abdi, Sabtu (21/2/2026). 

Integrasi ini membuka ruang fiskal baru bagi pemerintah daerah, sehingga dana yang sebelumnya terkunci untuk kebutuhan konsumsi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat program pembangunan dan layanan publik lainnya.

Selain memberikan fleksibilitas anggaran, MBG juga berdampak positif pada ekonomi lokal. Dana program yang langsung disalurkan ke satuan pelayanan turut mendorong perputaran ekonomi di wilayah setempat dan memperkuat daya dukung daerah, terutama di tengah kondisi fiskal yang menantang. 

Program ini menunjukkan bagaimana kebijakan strategis nasional dapat selaras dengan kebutuhan daerah, menghasilkan manfaat ganda bagi masyarakat dan pemerintah.

Meski tahap awal implementasi MBG di Riau belum sepenuhnya optimal, progresnya terus menunjukkan tren positif. Sinergi lintas sektor, koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan berbagai pemangku kepentingan, menjadi kunci keberhasilan program. 

“Ini adalah wujud nyata kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Dengan sinergi yang kuat, kita optimistis target dapat segera tercapai dan manfaatnya dirasakan secara merata oleh masyarakat,” tegas Syahrial.

Pemprov Riau memastikan keberlanjutan program MBG akan terus didukung, dengan penguatan koordinasi dan pengawasan untuk memastikan setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi bekerja maksimal. 

Langkah ini sekaligus memperlihatkan bagaimana inovasi program sosial dapat memberikan dampak luas, tidak hanya pada kesehatan dan gizi masyarakat, tetapi juga pada pengelolaan keuangan daerah secara lebih produktif dan efisien. (*)