Beritariau.com, Pekanbaru – Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, membuka rapat konsolidasi Optimalisasi Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ballroom Hotel Premier, Sabtu (21/2/2026). Ia menekankan bahwa pertemuan ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi langkah nyata untuk memastikan sistem pemenuhan gizi berjalan sesuai standar dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Momentum ini sangat penting. Kita berkumpul bukan hanya untuk berdiskusi, tetapi memastikan sistem pemenuhan gizi benar-benar memenuhi standar dan memberikan dampak nyata,” tegas Syahrial.

Syahrial menegaskan dukungan Pemerintah Provinsi Riau terhadap program prioritas Presiden Republik Indonesia, khususnya MBG sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Ia juga mengapresiasi pendampingan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan program di daerah.

Saat ini, terdapat 633 SPPG yang telah beroperasi dari target 677 unit di 12 kabupaten/kota, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 1,42 juta jiwa. Program ini didukung oleh 25.035 relawan yang aktif terlibat.

Syahrial menyoroti pentingnya kualitas layanan di SPPG. Hanya 228 unit (36%) yang sudah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sehingga pemerintah terus mendorong percepatan sertifikasi melalui pendampingan Dinas Kesehatan dan perangkat daerah terkait.

Selain itu, Pemprov Riau telah mengusulkan pembangunan 223 SPPG terpencil agar wilayah dengan akses terbatas tetap mendapatkan layanan pemenuhan gizi yang layak dan merata.

Melalui forum ini, Syahrial berharap mendapatkan arahan langsung dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional untuk memastikan implementasi di daerah selaras dengan kebijakan nasional, khususnya terkait standar mutu layanan, sistem pelaporan, pengendalian risiko, dan peningkatan kapasitas pengelola.

Pemprov Riau siap memperkuat koordinasi lintas sektor, mengoptimalkan peran Satgas MBG, dan mempercepat layanan di wilayah terpencil agar manfaat program dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan. (*)