Beritariau.com, Bagansiapiapi — Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan potensi sumber daya alam strategis seperti perkebunan kelapa sawit dan sektor minyak dan gas (migas), Pemkab Rohil menempatkan penguatan konektivitas wilayah, layanan kesehatan, serta fasilitas pendukung ekonomi sebagai prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Komitmen tersebut mengemuka dalam forum diskusi penyusunan RPJMD 2025–2029 yang difasilitasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Fauzi Efrizal, dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pemangku kepentingan, mitra pembangunan, serta perwakilan perangkat daerah. Forum ini menjadi ruang strategis dialog antara Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir dengan seluruh stakeholder guna merumuskan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan secara partisipatif dan terukur.

Mengawali diskusi, Bupati Rokan Hilir H. Bistamam menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur, khususnya jalan penghubung antarkecamatan dan desa, merupakan kebutuhan mendesak yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Ia menyoroti masih adanya wilayah pedesaan yang sulit diakses, salah satunya Desa Ampaian Rotan Jangka, yang hingga kini memerlukan waktu tempuh hampir lima jam dengan jalur alternatif melalui Kubu, Pekaitan, hingga Bagansiapiapi.

Menurut Bupati, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi daerah. Oleh karena itu, Pemkab Rohil menargetkan penguatan konektivitas wilayah mulai dari Bagan Sinembah Raya hingga Penipahan dan Bagansiapiapi, dengan pola pembangunan bertahap, dimulai dari pengerasan dasar jalan (base course), pemadatan, hingga pengaspalan.

“Tujuan utama pembangunan konektivitas ini adalah efisiensi, baik dari sisi waktu tempuh maupun penghematan biaya operasional, termasuk bahan bakar. Jalan yang baik juga akan memperlancar distribusi hasil perkebunan sawit yang luasnya mencapai lebih dari 80 ribu hektar di kawasan tersebut,” tegas Bupati.

Selain infrastruktur jalan, Bupati juga menyoroti kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang dinilai belum memadai untuk menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat ke depan. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, masih terdapat keterbatasan ruang perawatan dan fasilitas pendukung yang memerlukan perencanaan jangka panjang.

“Kita tidak bisa berpikir jangka pendek. Perencanaan RSUD harus disiapkan untuk kebutuhan 20 hingga 30 tahun mendatang. Saya minta Dinas PUPR menyusun masterplan secara komprehensif, termasuk perhitungan kebutuhan ruang rawat. Pendanaan akan kita upayakan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), bahkan bila perlu melibatkan kementerian terkait untuk turun langsung,” ujar Bupati.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga menekankan urgensi pembangunan pelabuhan yang representatif serta Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang legal dan terintegrasi, sebagai upaya mendukung sektor kelautan dan perikanan sekaligus mencegah praktik transaksi ilegal di laut. Di sektor ketenagakerjaan, pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) juga menjadi perhatian untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal, khususnya dalam mendukung industri migas dan perkebunan.

“Kita harus aktif menjemput peluang ke pemerintah pusat, termasuk berkoordinasi dengan DPR RI dan Kementerian PUPR agar Rokan Hilir mendapatkan prioritas pembangunan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Riau, Andi Ista Tutih, ST, M.Eng, yang mewakili Kepala Bappeda Provinsi Riau, memaparkan tantangan fiskal yang dihadapi daerah dalam beberapa tahun ke depan. Ia menjelaskan bahwa belanja transfer mengalami penurunan hingga 40 persen, bahkan pada tahun 2026 diproyeksikan belanja fisik daerah akan sangat terbatas.

Meski demikian, Provinsi Riau tetap ditargetkan mampu tumbuh di atas 5 persen dengan mengandalkan sektor unggulan seperti CPO, industri kertas, pertanian, kehutanan, dan pertambangan. Menurutnya, strategi hilirisasi industri menjadi kunci kebangkitan ekonomi daerah, dan Rokan Hilir memiliki posisi strategis karena basis sumber daya alamnya yang kuat.

“Kontribusi Rokan Hilir sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Riau, khususnya melalui sektor berbasis sumber daya alam,” ujarnya.

Dari sisi legislatif, Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Amansyah, menegaskan posisi strategis Rohil sebagai daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Provinsi Sumatera Utara. Ia menilai kualitas infrastruktur jalan yang masih rendah menjadi hambatan utama mobilitas masyarakat, bahkan perjalanan dari Simpang Kanan ke ibu kota kabupaten dapat memakan waktu hingga delapan jam.

Ia juga menyoroti kontribusi besar Rokan Hilir terhadap produksi CPO, namun manfaat hilirisasi industri masih lebih banyak dinikmati daerah lain. Oleh karena itu, ia mendorong agar pembangunan infrastruktur dan industri pengolahan dapat lebih diprioritaskan di Rohil.

Dalam forum yang sama, Wakil Bupati Rokan Hilir Jhony Charles, BBA, MBA, menambahkan pentingnya menggali sumber pendanaan non-fiskal, termasuk optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan, untuk mendukung pembangunan daerah. Ia juga menegaskan peran Rokan Hilir sebagai lumbung pangan, dengan produksi padi terbesar kedua di Provinsi Riau setelah Kabupaten Siak.

“Rokan Hilir memiliki potensi besar untuk pengembangan sawah baru. Kami berharap dukungan berupa alat berat dan kebijakan strategis agar program pangan nasional dapat berjalan optimal. Selain itu, pengawasan terhadap alat tangkap ilegal, termasuk pukat harimau, serta pengelolaan potensi hasil laut seperti kerang juga perlu mendapat perhatian,” jelasnya.

Forum diskusi penyusunan RPJMD ini mencerminkan komitmen kuat seluruh unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi, menjawab tantangan keterbatasan fiskal, serta menyiapkan langkah-langkah konkret pembangunan Kabupaten Rokan Hilir yang terarah, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat hingga tahun 2029. (ADV)