Beritariau.com, Bangkinang Kota – Pemerintah Kabupaten Kampar menggelar rapat pembahasan mengenai ketersediaan anggaran untuk pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II dan paruh waktu tahun 2025.

Rapat ini membahas berbagai aspek penting seperti proyeksi kebutuhan formasi, analisis jabatan, serta perencanaan pembiayaan gaji dan tunjangan bagi PPPK yang akan ditempatkan di sejumlah perangkat daerah.

Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj. Misharti, S.Ag, M.Si, menekankan pentingnya sinergi antar perangkat daerah dalam menyiapkan anggaran dan perencanaan kebutuhan ASN sesuai kemampuan keuangan daerah.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Kampar menyampaikan bahwa pembahasan ini merupakan langkah penting untuk menjamin keberlanjutan program pengadaan ASN. Pemerintah daerah, lanjutnya, berkomitmen memastikan penempatan dan pembiayaan PPPK berjalan efektif serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kegiatan ini juga menjadi tindak lanjut dari kebijakan nasional pengadaan ASN 2025, yang berfokus pada efisiensi serta pemerataan tenaga ASN di sektor pendidikan, kesehatan, dan teknis lainnya.

Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan seluruh tahapan pengadaan ASN PPPK di Kabupaten Kampar dapat berlangsung transparan, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan daerah. (*)