Beritariau.com, Pekanbaru - Pilkada serentak di 9 kabupaten/ kota di Provinsi Riau berada di depan mata. Besok, Rabu (9/12/2015) masyarakat pemilih akan menunaikan hak politiknya untuk menentukan pemimpin daerah lima tahun ke depan.

Para kandidat sudah dijajakan kepada masyarakat, tinggal selera yang menentukan siapa yang akan dicoblos.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Demokrasi, Kebijakan dan Pembangunan Daerah (Center for Democracy, Policy and Regional Development-CeDPReD), Raya Desmawanto MSi menyatakan, masih banyak masyarakat pemilih yang tak mengetahui rekam jejak dan kapabilitas kandidat yang akan dipilihnya.

Selain karena minimnya sosialisasi terutama menyangkut pengenalan kandidat ke masyarakat dan akibat keterbatasan akses informasi dan publikasi media, faktor calon yang diusung oleh partai politik menjadi penyebab utamanya.

"Partai dan gabungan partai sudah mengajukan pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU. Artinya, masyarakat secara pasif hanya diminta untuk memilih dari pasangan yang sudah ada. Tidak ada pilihan lain. Di sisi lain, ada keterpaksaan masyarakat untuk menunaikan hak politiknya, meski mereka belum mengetahui tentang sosok pasangan calon," kata Raya Desmawanto, MSi melalui rilis yang diterima, Selasa (8/12).

Ia menjelaskan, rendahnya tingkat pengenalan terhadap kandidat pasangan calon kepala daerah dipengaruhi oleh dua faktor utama.

Yakni keberadaan calon-calon petahana (incumbent) yang selama ini dinilai kinerjanya tidak memuaskan.

Selama memerintah, mereka dinilai tidak melakukan terobosan dan menunaikan janji politiknya secara konsisten. Hal tersebut terlihat dari capaian pemerataan pembangunan yang masih timpang, kualitas pelayanan publik yang rendah dan keberpihakan kebijakan pada masyarakat kecil yang tidak berjalan dengan baik.

"Jadi, faktor tidak memuaskannya kinerja calon petahana membuat masyarakat pemilih menjadi tidak bergairah," kata Raya Desmawanto.

Deputi Bidang Politik Pusat Kajian Demokrasi, Kebijakan dan Pembangunan Daerah (Center for Democracy, Policy and Regional Development-CeDPReD), Sarifah SIP MSi menambahkan, kemunculan calon pasangan kepada daerah pendatang baru (new comer) juga dinilai tak memberi warna pembeda dengan calon incumbent.

Itu sebabnya, masyarakat pemilih tidak memiliki referensi yang cukup untuk membanding-bandingkan kandidat yang berkompetisi.

"Di satu sisi, kinerja calon petahana tidak memuaskan. Namun, di sisi lain calon new comer tidak memiliki kekuatan pembeda dan kecemerlangan. Keduanya cenderung mengobral janji-janji politik

yang manis, namun belum tentu bisa memikat masyarakat dengan tawaran yang konkret," tegas Sarifah.

Kondisi ini, menurutnya memberikan keuntungan lebih dominan kepada calon petahana untuk bisa memenangkan pertarungan politik.

Apalagi, calon petahana memiliki kekuatan politik untuk bisa menjalin relasi dengan mesin birokrasi dan perangkat-perangkat sosial yang selama ini memiliki akses dan hubungan dengan calon petahana.

"Dari segi publikasi dan sosialisasi, calon petahana pun memiliki waktu yang lebih panjang. Berbeda dengan new comer yang hanya muncul dalam beberapa bulan terakhir. Ketika calon new comer tidak melakukan investasi politik yang cukup, maka sulit untuk mampu berkompetisi dengan petahana. Itu sebabnya, new comer mestinya bisa memberikan warna politik yang berbeda dengan petahana, agar bisa berkompetisi secara lebih seimbang," tegas alumnus magister ilmu politik Universitas Indonesia ini.

Dalam kondisi ini, menurut Sarifah tingkat partisipasi pemilih mengikuti pilkada di Riau diprediksi akan menurun. Meski ada himbauan larangan golput, namun masyarakat cenderung tidak akan tergerak secara aktif untuk datang ke TPS.

"Lain halnya jika para kandidat melalukan mobilisasi dengan kekuatan material, maka bisa saja partisipasi akan meningkat.

Tetapi, pemilih yang dimobilisasi tersebut cenderung menentukan pilihan bukan karena rasionalitas politik, namun semata untuk memenuhi pesanan," pungkas Sarifah. (rls)