Beritariau.com, Pekanbaru - Pasca unjukrasa Gerakan Mahasiswa Pemantau Aparatur Riau (GEMPAR), yang menuntut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau segera mengusut korupsi ABPD yang diduga dilakukan oleh keluarga Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman, Selasa (29/09/15) lalu, ternyata menyisakan kejengkelan bagi para aktivis ini.

Pasalnya, saat aksi itu, mereka dikepung oleh ratusan anggota Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) Provinsi Riau. Bahkan, massa GEMPAR juga mengurunkan niat berorasi menuntut Andi Rahman turun dari jabatannya di depan Kantor Gubernur Riau Jalan Sudirman Pekanbaru. [Baca : Demo "Trio Rahman", Mahasiswa dihadang Pemuda Pancasila anak buah abang Plt Gubernur Riau]

Tak terima diperlakukan demikian, Koordinator Lapangan (Korlap) GEMPAR Dodi Sugiarto menyatakan akan mengadukan kejadian tersebut ke DPRD Riau.

"Besok (Senin, 05/10/15), kami datang sesuai panggilan Komisi A DPRD Riau," ungkap Dodi kepada Beritariau.com, Minggu (04/10/15) sore.

Menurut Dodi, pihaknya merasa terintimidasi dan dikekang dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Dikatakannya, penghadangan dengan gaya premanisme itu sudah membunuh demokrasi dan melanggar konstitusi negara sesuai dengan UU No.9 Thn 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat dan Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Katanya, kedatangan mereka besok guna memenuhi panggilan dari DPRD Riau yang bertugas mengawasi penegakan hukum di Riau. "Kita akan penuhi. Kita akan paparkan kronologinya. Jika mau, silahkan tanyakan video aksi itu ke jajaran kepolisian yang merekam. Pasti mereka merekam," kata Dodi.

Sebagai gambaran, para aktivis ini akan meminta DPRD Riau sesuai kewenangannya untuk mengusut dan menyelidiki kejadian itu. Soal apakah nanti akan dilakukan pemanggilan kepada Kapolda Riau untuk menjelaskan kejadian tersebut, menurut Dodi, merupakan kewenangan DPRD.

"Silahkan DPRD yang menindaklanjuti. Yang pasti kami heran kok ada pihak yang merasa diatas hukum. Dan, kok polisi bisa diam atas aksi itu. Kami akan serahkan salinan surat pemberitahuan aksi kami itu. Biar mereka yang memeriksa," ujarnya.

Lebih lanjut, kata Dodi, jika memang terbukti melanggar, pihaknya meminta DPRD bersikap tegas, baik soal hukuman bagi pelanggaran Kamtibmas, pelanggaran UU Ormas dan soal kebebasan berbicara menyampaikan pendapat secara damai.

"Kita mau sampaikan aksi secara damai kok dihadang? Kalo aparat membiarkan ini, apa kata dunia? Sama saja ini dengan negara gagal," kata Dodi.

Seperti diketahui, Selasa lalu, sekitar pukul 11.00 WIB, ratusan massa Gempar ini berkumpul di depan Tugu PON, Jalan Cut Nyak Dien yang berada tepat disamping Kantor Gubernur Riau. Massa yang kemudian berniat bergerak ke Kantor Gubernur Riau di Jalan Jenderal Sudirman langsung dihadang ratusan anggota PP Riau.

Massa dari Gempur ini sempat tertahan sekitar satu jam di tugu tersebut. Setiap kata yang meluncur dari pengeras suara orasi langsung mendapat provokasi dari pasukan berbaju loreng yang berdiri tepat di hadapan mahasiswa tersebut.

Beruntung, tak terjadi kontak fisik karena puluhan personil polisi berusaha menenangkan. Anehnya, setelah negosiasi beberapa menit, Pemuda Pancasila hanya mengizinkan massa berorasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Riau, sedangkan aksi di Kantor Gubernur tak diizinkan.

Ternyata, sikap anggota PP ini disebabkan tema demonstrasi yang menuding keluarga Andi Rahman mengkorupsi APBD Riau. Pasalnya dalam pesan singkat yang diterima pada Senin (28/09/15) malam, massa berniat mengangkat tema korupsi Trio Rachman, yaitu Arsyadjuliandi Rachman sebagai Plt Gubernur Riau, Arsyadianto Rachman alias Anto Rahman selaku Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Riau dan Juni Rachman selaku Kontraktor sekaligus Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi Riau.‎

Menurut mereka, ketiga "Trio Rahman" ini merupakan saudara kandung yang dituding kerap memonopoli dan menguasai Provinsi Riau. Tak senang dengan hal tersebut, massa pun mendemo ketiga Trio ini.

Ketiganya dituding massa aksi telah melakukan konspirasi dalam mengatur APBD Riau, terutama pemenangan lelang proyek. Ketiganya, disebut telah memonopoli proyek, sehingga diduga merugikan negara Rp200 miliar.

Sayangnya, massa aksi tidak menyertai tudingannya itu dengan data-data kongkrit. Massa mengaku akan menyerahkannya langsung kepada penegak hukum.

Begitu sampai di depan Kantor Kejati Riau, orasi yang dilakukan massa tak sama sekali menyentuh soal dugaan korupsi Trio Rachman. Malahan massa lebih banyak soal kabut asap yang sudah beberapa bulan menyelimuti Riau.

Tak beraninya massa menyinggung soal korupsi itu karena masih diawasi ratusan anggota PP. Pasukan berbaju loreng itu berdiri di hadapan dan disamping massa mahasiswa. Selain itu, beberapa anggota PP juga terlihat menjaga gerbang Kejati Riau.

Sempat terjadi ketegangan, karena seorang orator membuka bajunya. Meski tak menyinggung soal dugaaan korupsi Trio Rachman, sikap orator ini memancing emosi puluhan anggota PP.

"Woi, pasang bajumu. Jangan pancing-pancing kami. Kami sudah beri toleransi untuk berdemonstrasi disini (Kejati Riau). Jadi tolong hargai toleransi kami ini, jangan pancing lagi," ungkap salah satu Komando Inti (Koti) Pemuda Pancasila Riau.

Tak ingin terjadi keributan, akhirnya perwakilan massa Gempar diterima pihak Kejati Riau. Di hadapan Asisten Intelijen Kejati Riau, M Naim, kordinator aksi Mirwansyah menyampaikan sejumlah dugaan korupsi Trio Rachman.

Kepada wartawan, Mirwansyah menyebut sudah saatnya terjadi pergantian Riau. Katanya, hal itu harus dilakukan untuk melakukan perubahan di Riau.

"Ingat, mahasiswa pernah menumbang orde baru. Jadi, kami minta Kejati Riau dalam 7 hari ada sikap soal laporan kami. Kalau tidak, kami akan turun ke jalan lagi dengan massa yang lebih besar," kata Mirwansyah kepada wartawan.

Selama wawancara di dalam gerbang Kejati Riau, Mirwansyah dikawal beberapa temannya. Seperti ketakutan, dia juga sering melihat orang-orang yang ada di belakangnya. Setelah diwawancarai, Nirwansyah dikawal polisi melewati massa PP yang sudah menunggunya di luar. [red/pan]