Beritariau.com, Bagansiapiapi - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) dengan pihak DPRD akan segera membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD tahun anggaran 2015.

Diperkirakan dalam APBD Perubahan nanti terjadi penurunan besaran anggaran secara signifikan. Penurunan terjadi karena adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) migas untuk kabupaten.

"APBD Perubahan diprediksi terjadi pengurangan anggaran sebagai penyesuaian dari dampak terpangkasnya DBH, yang merupakan imbas penurunan harga minyak dunia beberapa waktu lalu. Jadi kami minta pemkab bisa realistis dengan kenyataan yang ada, artinya jangan mengatakan seolah-olah APBD Perubahan ini masih banyak usulan program yang dimasukkan," ujar anggota DPRD Rohil Abu Khoiri, Ahad (23/8) di Bagansiapiapi.

Abu Khoiri mengkritik sikap yang diperlihatkan pemkab yang seolah obral janji dengan masyarakat dengan proposal atau usulan pembangunan.

"Jangan dimana-mana, saat berkunjung ke daerah-daerah itu menjanjikan agar masyarakat masukkan proposal untuk usulan pembangunan. Karena kenyataannya bahwa anggaran kita berkurang," kata Abu Khoiri.

Selain itu usulan apa yang ingin disampaikan, seharusnya tidak dengan cara menitipkan proposal. Karena ajang untuk penyampaian aspirasi sebagaimana diatur oleh undang-undang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan berjenjang mulai dari tingkat kepenghuluan atau desa, tingkat kecamatan hingga sampai pada musrenbang tingkat kabupaten.

"Di lapangan saya lihat banyak yang menjanjikan ini itu, untuk apa. Kita harus cakap apa adanya kalau ternyata APBD Perubahan malah terjadi pengurangan," ujar Abu Khoiri.

Selain itu dalam masa satu tahun ini, Abu menilai masih banyak proyek yang belum tuntas dikerjakan terutama yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Misalnya di kawasan pesisir kabupaten Rohil seperti kecamatan Pasir Limau Kapas dihadapkan dengan persolan buruknya infrastruktur jalan yang rusak dan tingginya harga komoditas dibandingkan daerah lainnya di Rohil harga bensin misalnya mencapai Rp11 ribu per liter dari HET Rp 7 ribu di pasaran.

Abu Khoiri meminta pemkab tidak terkesan memusatkan pembangunan di daerah perkotaan saja karena masyarakat sangat mengharapkan ada perubahan, perbaikan hidup sejak lama. Persoalan lain yang terjadi di Palika sampai sekarang ribuan masyarakat di kepenghuluan tersebut tidak menerima akses listrik sama sekali. [bim]