Beritariau.com, Pekanbaru - Sekda Riau  SF Hariyanto tak hanya membuat heboh media nasional, melainkan media internasional. 

Bahkan berita  SF Hariyanto mengalahkan kasus pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.

Baru-baru ini,  Sekda Riau  SF Hariyanto menjadi bahan pemberitaan media asing ABC Australia.

ABC Australia itu menyoroti  Sekda Riau  SF Hariyanto yang menuai kecaman netizen lantaran anak dan isterinya memamerkan kekayaannya.

Koresponden ABC untuk Indonesia Anne Barker mengatakan kepada The World bahwa skandal itu masih jauh dari selesai.

Meski telah mengklarifikasi soal foto dan video yang menampilkan gaya hedon anak dan isterinya, namun netizen tetap meragukan pengakuan  Sekda Riau itu. 

Netizen memposting foto terpisah yang menunjukkan bahwa sepatu yang dia tunjukan dalam konferensi pers tidak sama dengan yang dikenakan istrinya di foto Instagram.

Selain  Sekda Riau  SF Hariyanto, ABC juga menyoroti pejabat lain di Indonesia yang gemar flexing, seperti pejabat Bea Cukai dan Pejabat Pajak di lingkungan Kemenkeu RI.

Presiden Indonesia Joko Widodo kini telah memerintahkan bahwa semua pejabat pemerintah dilarang tampil hedon.

menampilkan tanda-tanda publik kekayaan mereka, menurut salah satu menteri pemerintah, Abdullah Azwar Anas.

"Sekarang sudah jelas dari presiden bahwa pegawai negeri tidak boleh memamerkan kekayaan mereka," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas dikutip dari ABC Australia, Kamis (30/3/2023).

Ia mengatakan pejabat harus mematuhi laporan kekayaan tahunan mereka.

Dia mengatakan pemerintah juga akan melanjutkan programnya untuk memperkuat reformasi keuangan untuk mengatasi korupsi.

Tetapi banyak masyarakat Indonesia telah kehilangan kepercayaan pada komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi sejak undang-undang KPK yang disahkan oleh pemerintahan Jokowi melemahkan kekuatan KPK.

Sebuah studi baru-baru ini menemukan perbedaan kekayaan di Indonesia telah meningkat secara eksponensial dalam 20 tahun terakhir, dan peningkatan ketidaksetaraan merusak perjuangan melawan kemiskinan dan memperlambat pertumbuhan bangsa.

Sebuah laporan oleh Oxfam juga menemukan "empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan lebih dari total gabungan dari 100 juta orang miskin ekstrem di Indonesia. (*)