Beritariau.com, Pekanbaru - Ketua Pro Jokowi (ProJo) Riau menilai, memberantas Mafia Minyak dan Gas Bumi (Migas) harus dimulai dari Istana. Berkurangnya produki minyak, akibat operasi hanya dikuasai kelompok tertentu. Sebab itu, jika Istana sebagai "jantung" Presiden sudah terkontaminasi, maka, mafia migas lokal mustahil diatasi.

Bagi ProJo, ssudah tak asing lagi bila pebisnis Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di setiap negara memiliki jaringan di pusat kekuasaan. Namun, jika Presiden mampu bersikap tegas, maka, tata kelola ESDM di Indonesia hingga ke daerah dapat diawasi untuk kepentingan rakyat terutama di daerah operasi

"Kita setuju Presiden membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas. Namun, jika komite itu terbentur di lingkungan Istana, maka, jangan harap Usaha Hulu Migas di daerah tertata baik," kata Ketua ProJo Riau, Sony Magranta S, di Pekanbaru, Kamis (26/03/15) siang.

Dikatakannya, sebagai Presiden yang salah satu jargonnya tak mau diatur oleh asing, Jokowi tak perlu takut membuat regulasi yang tegas yang bisa menyelamatkan kekayaan negara.

"Para mafia di Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) akan berupaya memonopoli kilang-kilang minyak. Beragam cara akan dibuat agar ladang minyak hanya mereka yang kelola. Hasilnya, justru kecolongan bahkan bocor akibat penyelundupan," ujar Sony.

Sony mencontohkan, di daerah Riau, ada ribuan sumur yang akan digarap dan kondisi kilang-kilang pasti menyusut. Namun, pemerintah sendiri jarang sekali mendorong munculnya kilang baru yang dikelola oleh daerah.

Ia menilai, Satuan Kerja Khusus pelaksana kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah selalu "buang badan" ke Ditjen Migas, jika menyangkut kebijakan. Padahal, SKK Migas bertugas mengawasi operasional termasuk aksi pencurian minyak dari saluran pipa.

"Bagaimana kita berharap produksi naik, jika KKKS sekelas PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) saja sering kebobolan minyak akibat aksi pencurian dari pipa saluran?," ungkap Sony.

Ia menambahkan, jika ribuan barel minyak yang dieksplorasi hilang dicuri lalu diselundupkan, bayangkan berapa banyak kerugiannya. Kita gak pernah dengar SKK Migas mengevaluasi ini," kata Sony.

"Dugaan kita, petugas pemerintah baik di Ditjen atau di SKK Migas, takut. Jika sudah begini, siapa lagi yang mengawasi kalo bukan Presiden dari Istana Negara. Makanya, harus dibersihkan dari sana dulu. Harus steril dari "pemain-pemain" bisnis energi," pungkasnya. [red]