Beritariau.com, Pekanbaru - Seorang yang tidak ingin disebut namanya, mengeluhkan adanya peraturan di sekolah Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina 3, Jalan Arwana, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

Ia menyebut, terdapat peraturan yang dibebankan bagi tiap wali murid membayar uang bulanan untuk berlangsungnya pembelajaran di pendidikan tersebut.

Menurutnya, berlangsungnya tahun ajaran 2022/2023, wali murid wajib memberikan pembayaran berupa partisipasi orang tua dan uang makan di tempat pendidikan anak usia dini tersebut.

Adapun uang tersebut yakni sebagai uang partisipasi orang tua sebesar Rp. 100 ribu serta uang makan murid Rp. 120 ribu perbulan.

"Saya masih bertanya-tanya, terkait peraturan sekolah TK dalam membuat peraturan untuk uang bulanan kepada tiap wali murid," katanya, Selasa (24/11/2022) lalu.

"Setahu saya uang komite yang ada, tapi ini guru di situ meminta langsung kepada tiap wali murid untuk membayarkan uang bulanan untuk uang partisipasi dan uang makan yang sifatnya wajib," jelasnya.

Menurutnya, hal itu telah berlangsung beberapa bulan tanpa diketahui oleh ketua komite.

Sementara itu, Anis selaku Kepala TK Pembina 3 saat ditemui, membenarkan adanya uang pembayaran tersebut. Dijelaskannya, pihaknya sebelumnya telah melakukan sepakat kepada seluruh wali murid.

"Uang itu memang ada, uang patisipasi orangtua itu kita gunakan untuk bayar guru honor. Di sini ada 9 guru, diantaranya 4 PNS, selebihnya honor, jadi kita bayarkan untuk mereka yang honor. Uang makan itu untuk murid kita tiap pagi," katanya saat ditemui media Beritariau.com di halaman TK pembina, dan disaksikan beberapa wali murid.

Menurutnya, kewajiban tersebut telah dimusyawarahkan dari seluruh 170 lebih wali murid yang ada di TK tersebut.

"Kalo tidak sesuai pendapat wali, nanti kita rubah namanya jadi komite," katanya

"Kita juga pernah minta untuk biaya renovasi, tapi gak dijawab,  kemaren ada renovasi sekolah senilai Rp 30 juta, itu terkumpul dari biaya partisipasi orang tua. Siapa yang mau disalahkan, kalo gitu tambah lah di sini guru PNS, kami pernah minta tapi sampai sekarang gak ada jawaban," katanya.

Pihaknya mengaku telah berupaya mengajukan biaya renovasi dan penambahan guru PNS kepada dinas terkait untuk berlangsungnya pendidikan di TK tersebut, namun hingga saat ini belum dapat jawaban. (*)