Beritariau.com, Pekanbaru - Sejumlah mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersatu Riau (AMBR) melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Jendral  Sudirman di depan kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau, Selasa (2/8/2022). 

Dalam aksinya, massa menyerukan permasalahan dan dugaan penyimpangan yang ada di Disdik Provinsi Riau.

"Adanya program bantuan dari pusat maupun anggaran APBD Provinsi Riau 2022 yang digunakan oleh Disdik Provinsi Riau terkait anggaran yang  diselewengkan senilai kurang lebih Rp2,2 miliyar dari APBD 2022. Kemudian ada juga pengadaan belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan untuk SMK Pertanian senilai Rp5,4 Miliyar, namun tidak terealisasi sesuai dengan anggaran yang telah dikeluarkan," kata salah satu Ketua AMBR kepada beritariau.com (02/08/2022).

Dalam hal ini, pihaknya menyeret nama mantan Kadisdik yang saat ini menjabat sebagai Pj Bupati di Kampar. Menurutnya, selama Kamsol menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan pihaknya menilai adanya indikasi penyelewengan dana yang dialirkan ke sekolah-sekolah, namun diduga tidak tepat sasaran. 

"Belum lagi kita berbicara tentang dana bos afirmasi tahun 2019-2020 yang sampai detik ini belum ada kejelasan penetapan tersangka terkait dana bos afirmasi dan kinerja yang ada di Provinsi Riau," katanya.

"Silakan cek ke sekolah yang mendapatkan bantuan dana Bos afirmasi dan kinerja yang ada di provinsi Riau dan kabupaten yang ada di Riau, silakan tanya mana rumah belajar, mana bantuan laptop dan HP untuk anak sekolah yang kurang mampu," tambah Ketua AMBR Ahmad Fauzi, mahasiswa jurusan Ilmu Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri ini.

Dalam hal itu, Ketua AMBR ini menyebut, mantan Disdik Provinsi Riau itu diduga menyelewekan dana yang ada. Dalam aksi itu, AMBR menegaskan agar Kejaksaan Tinggi Riau (Kejati) untuk melakukan pemeriksaan dan memanggil eks Kadis Pendidikan Provinsi Riau yang terlibat dalam dugaan korupsi tersebut, agar segera diproses sesuai hukum yang berlaku. 

Ahmad Fauzi juga menambahkan, dari hasil berbagai observasi yang ia lakukan di lapangan, program kegiatan SMK ini tidak memakan anggaran yang begitu banyak.

"Bukti dan data-data kuat dan lengkap ada di kami, dari situs resmi negara,” tutupnya.

Aliansi AMBR ini juga menuangkan isi tuntutannya. Ada pun aksi tuntutan dan pernyataan sikap tersebut terdapat beberapa poin, yakni :

1. Meminta Kejaksaan Tinggi Riau untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan indikasi korupsi yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi riau terkait pengadaan belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan kegiatan SMK perikanan di bulan February s/d Desember 2022 senilai 2.204.400.000.00 yang diambil dari APBD 2022. Yang mana proyek ini ada pada SMK Perikanan Provinsi Riau-Dumai Kota. Selain itu, pada 30 Desember, adanya pengadaan belanja makan dan minum pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan kegiatan SMK Pertanian (02-12- 2022) senilai 5.945.200.000.00 bersumber dari APBD 2022 Provinsi Riau.

2. Meminta Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap mantan Kadisdik DR. Kamsol yang saat ini menjabat sebagai Pj Bupati Kampar.

3.Meminta Kejaksaan Tinggi Riau untuk segera memproses seluruh oknum yang terlibat dalam dugaan Korupsi yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Riau baik itu PPK dan PPA.

4.Meminta kepada kejaksaan tinggi Riau untuk melakukan pemeriksaan Terkait Kasus dugaan Korupsi Dana Bos Afirmasi dan Kinerja yang diberikan Kepada Provinsi Riau Tahun 2019-2020.

5. Meminta kepada Kejati Riau untuk memanggil Kabid yang menangani Dana Bos Afirmasi dan kinerja di Provinsi Riau.

6. Meminta Gubernur Riau untuk mencopot Pj Bupati Kampar DR. Kamsol, karna di duga terlibat indikasi dugaan korupsi semasa menjabat menjadi Kadisdik Provinsi Riau.

7.Jika tuntutan kami ini tidak diindahkan maka kami dari Aliansi Mahasiswa Riau bersatu (AMBR) akan kembali turun aksi dalam waktu dekat. (*)