Beritariau.com, Pekanbaru - Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Fraksi 1 PDI-P Viktor Parulian memilih bungkam saat ditanya dugaan prostitusi di Hotel Holiday, berlokasi di Jalan Tanjung Datuk Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru.

Pernyataan ini dilayangkan terkait keresahan masyarakat adanya dugaan prostitusi yang marak terjadi dibeberapa tempat di Kota Pekanbaru, dikemas untuk menarik para hidung belang, salah satunya di Hotel Holiday.

Vicktor Parulian yang membidangi peraturan dan penertiban masyarakat, memilih bungkam ketika dicecar beberapa pertanyaan dan disampaikan adanya dugaan prostitusi terselubung di hotel tersebut.

Dia hanya menjawab singkat memberikan keterangan yang tidak pasti. "Maaf ya lain aja ya," katanya melalui via whatsaap kepada Beritariau.com, Selasa (26/7/2022).

Sedangkan, saat dihubungi melalui saluran telepon selulernya, Vicktor juga tidak memberikan jawaban.

Menurut sumber yang tidak ingin disebutkan namanya dan hasil penelusuran di Hotel Holiday, selain prostitusi, ditempat itu juga marak terjadi peredaran narkoba jenis sabu.

Hasil pantauan Beritariau.com, diduga para pengguna narkoba tersebut merupakan anak dibawah umur.

Belum adanya tindakan atas dugaan itu, disebutkan sumber tersebut karena adanya pihak dan oknum membackup, sehingga terkesan sulit diberantas.

"Saya pernah pekerja disana lebih kurang 20 tahun. Dan paham betul mengapa sulit diberantas, karena yang melindungi justru orang yang memegang kekuasaan di Kota Pekanbaru ini," katanya kepada Beritariau.com.

Menanggapi dugaan fungsi Hotel Holiday yang disalah gunakan, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru, Prof DR H Akbarizan Mpd, mengecam tempat-tempat yang diduga menjadi tempat praktik yang terselubung.

Akbarizan menegaskan, praktek-praktek tersebut  merupakan pelanggaran, kaidah, peraturan dan norma agama yang berlaku di Bumi Melayu Lancang Kuning.

"Di setiap upaya-upaya mendekati perzinahan merupakan hal yang keji yang nyata dan haram. Kita sebagai Majelis Ulama betul-betul menolak itu jika itu memang terjadi," ungkapnya.

"Kita ini di negeri Melayu yang identik dengan islam. Jika memang ada perbuatan melanggar hukum, kita berharap yang membidangi itu ditindak lah untuk menjaga marwah negeri melayu ini," pintanya.***