JAKARTA –Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) memastikan akan mengerahkan petani dari 22 Provinsi se-Indonesia untuk dalam 'Aksi Keprihatinan Petani Kelapa Sawit Indonesia' yang dilakukan serentak di Istana Presiden pada Selasa, 17 Mei 2022 mendatang mulai pukul 09.00-12.00 wib. Aksi ini juga serentak digelar di seluruh Indonesia.

“Petani sawit yang datang ke Jakarta mulai dari Aceh sampai Papua Barat akan berpakaian adat-budaya masing-masing. Kami ingin menunjukkan, sawit itu pemersatu bangsa dan anugerah Tuhan kepada Indonesia," kata Ketua Umum DPP Apkasindo Dr Ir Gulat ME Manurung, MP, CIMA, CAPO, Minggu (15/05/22) malam.

Aksi ini, papar Gulat, menyikapi dampak Larangan Ekspor Minyak Goreng dan CPO yang berdampak langsung kepada anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di seluruh Indonesia, terkhusus sentra perkebunan kelapa sawit.

Aksi akan digelar tepatnya mulai dari Kantor Kemenko Perekonomian RI, Patung Kuda Monas dan selanjutnya ke Istana Presiden, untuk bertemu Presiden Jokowi menyampaikan aspirasi Petani.

Rencananya aksi ini akan diikuti lebih 250 peserta yang melibatkan petani sawit anggota Apkasindo dari 22 Provinsi dan 146 Kabupaten/Kota serta anak petani sawit yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sawit Indonesia (Formasi).

Tak hanya di Jakarta, Gulat menyatakan aksi ini juga akan dilakukan serentak di 146 Kabupaten/Kota DPD Apkasindo di 22 Provinsi pada hari dan jam yang sama.

"Ini aksi swadaya dan sebagian besar peserta aksi sudah tiba ke Jakarta pada Minggu sore, seperti Petani sawit dari Papua Barat, Kalimantan Utara, Aceh, Sulawesi Barat dan Papua,” sebut Gulat.

Kondisi Kritis Petani Sawit

Gulat menjabarkan, kondisi saat ini sudah kritis. Pasalnya, dari sebanyak 1.118 pabrik sawit se Indonesia, sedikitnya 25 persen telah berhenti melakukan pembelian TBS sawit petani. Hal ini terjadi setelah harga TBS petani anjlok, berkisar antara 40 hingga 70 persen dari harga penetapan Disbun dan terjadi secara merata sejak larangan ekspor, tanggal 22 April lalu.

Dampaknya, kata Gulat, sangat luar biasa mengganggu sendi-sendi ekonomi petani sawit dan rantai ekonomi nasional.

“Kami berpacu dengan waktu. Kami sudah rugi sekitar Rp11,7 Triliun per akhir April lalu. Termasuk hilangnya potensi pendapatan negara melalui Bea Keluar, terkhusus Pungutan Ekspor dimana sejak Februari sampai April sudah hilang Rp3,5 Triliun per bulannya," urai Gulat.

Semua permasalahan ini, terjadi sejak adanya gangguan pasokan Minyak Goreng Sawit (MGS) Domestic dan harga MGS curah yang tergolong mahal, padahal sudah disubsidi. Sehingga, Presiden mengambil kebijakan Larangan eksport CPO dan Bahan Baku MGS. Namun sangat tragis dampaknya kepada Petani sawit.

5 Tuntutan Kepada Presiden Jokowi

Oleh karena itu, sambung Gulat, dalam acara aksi keprihatinan nanti, Apkasindo akan menyampaikan lima tuntutan.

Pertama, menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo supaya melindungi 16 juta petani sebagai dampak turunnya harga TBS sawit sebesar 70 persen di 22 provinsi penghasil sawit.

Kedua, meminta Presiden Joko Widodo untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk MGS serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit.

Ketiga, meminta Presiden Jokowi tidak hanya mensubsidi MGS curah, tapi juga MGS Kemasan Sederhana (MGS Gotong Royong).

"Dan untuk menjaga jangan sampai gagal, kami meminta memperkokoh Jaringan distribusi minyak goreng sawit terkhusus yang bersubsidi dengan melibatkan aparat TNI-Polri. Kami yakin pasti clear kalau TNI-POLRI sudah dilibatkan. Contohnya saja, program vaksin sukses dan aksi cegah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla),  hasilnya asap langsung hilang sejak 2015 sampai sekarang," tegas Gulat.

Keempat, dengan segera Pemerintah membuat regulasi yang mempertegas PKS dan Pabrik MGS harus 30 persen dikelola oleh Koperasi untuk kebutuhan domestik dan urusan ekspor biar diurus oleh perusahaan besar. Sehingga kejadian saat ini, kelangkaan MGS, tidak bersifat musiman atau tidak terulang lagi.

Kelima, meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan Menteri Pertanian supaya merevisi Permentan 01/2018 tentang Tata Niaga TBS (Penetapan Harga TBS), karena harga TBS yang diatur di Permentan 01 tersebut, hanya ditujukan kepada petani yang bermitra dengan perusahaan. Padahal petani bermitra dengan perusahaan hanya sebanyak 7 persen dari total luas perkebunan sawit rakyat seluas 6,72 juta hektar.

"Gak masuk akal, yang 93 persen petani swadaya, terabaikan hak nya dalam harga TBS Disbun," tegas Gulat.

Apalagi, hasil penelitian Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan, pada awal tahun 2022, sudah memberikan gambaran bahwa rendemen petani swadaya sudah diatas rendemen petani plasma.

"Untuk aksi ini kami sudah mengirim surat pemberitahuan ke Kapolri, Polda Metro Jaya sampai ke Kapolres di 146 Kabupaten Kota DPD Apkasindo," bebernya.

Menteri Menghayal 'Melukis Langit'

Terkait rencana aksi ini, salah seorang Dewan Penasehat DPP Apkasindo, T Rusli Ahmad, SE, MM, dihubungi terpisah mengatakan sangat prihatin dengan kondisi ini.

"Yang pasti, Presiden harus segera tahu kondisi ini. Apalagi MGS sudah terinformasi harganya sudah turun dan tersedia di tengah masyarakat, tinggal penyempurnaan saja," ujar Rusli.

Masalah kelangkaan MGS ini, kata Rusli Ahmad, sebenarnya masalah sepele, yaitu masalah di sektor distribusi.

"Hanya saja, kementerian terkait sibuk menghayal 'melukis langit', jadi wajar saja Petani Sawit mengadu ke Presiden," sindir Rusli.

500 Truk Sawit Nyaris 'Serbu' Jakarta

"Saya juga mendengar bahwa ratusan truk TBS Petani sawit akan bergerak dari beberapa provinsi sawit ke Jakarta membawa muatan TBS 5 hingga 7 ton per truk. Untuk itu, saya sudah meminta kepada Ketum DPP Apkasindo supaya mengurunkan niat tersebut. Dan, saya dengar dari Ketum tadi sore, bahwa truk yang terlanjur bergerak dari Sumatera sudah putar kepala. Namun dari laporan Ketum, sebagian masih belum dapat dihubungi. Gak kebayang sama saya, jika 500 truk TBS, sekitar 2.500.000 kilogram, masuk ke Jakarta dan menuangkan muatannya ke air mancur Bundaran HI," tutup Rusli Ahmad ketika dihubungi.

Dikonfirmasi, Ketua DPD Apkasindo Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Indra Rustandi, membenarkan sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Sintang menuju Pontianak.

"Total petani yang ke Jakarta sebanyak 25 orang. Kami sangat bersemangat ke Jakarta ingin bertemu Pak Jokowi, karena kami melihat Kementerian terkait tidak becus mengurus kami petani sawit. Lihat saja Dirjen Perkebunan, sudah hampir 2 tahun berstatys Plt (Pelaksana Tugas), jadi bagaimana kami dapat perhatian? Padahal, sawit sangat strategis dan ruh nya ekonomi Indonesia pada 5 tahun terakhir. Apalagi Menteri Perdagangan yang sudah membuat kami menderita," tutur Indra. (*)