Beritariau.com, Pekanbaru -Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Mamun Murod mengatakan, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang mulai marak terjadi, disebabkan tindakan masyarakat yang ingin membuka kebun baru.

Sebagai contoh, kata Ma’mun, Karhutla yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) terjadi karena adanya indikasi sekelompok masyarakat membakar lahan, sehingga diharapkan itu bisa dijadikan keterlanjuran. Setelah para pelaku membuka kebun baru.

“Saat ini keterlanjuran sudah tidak kita ditolerir lagi,” tegas Mamun Murod, Sabtu (7/8/2021).

Artinya, jelas Murod, dengan tindakan perambahan itu, setelahnya masyarakat menguasai kawasan hutan tersebut.

“Masalah inilah yang saat ini kami hadapi dilapangan,” jelas Murod.

Untuk mengantisipasinya, Murod mengatakan, ada beberapa usulan yang harus dilakukan untuk memaksimalkan pencegahan Karhutla di Provinsi Riau.

Dimana langkah pertama, melakukan optimalisasi fungsi sekat kanal, sumur bor dengan sistem silvo fishery di sekat kanal.

Lalu, menjadikan kanal beberapa daerah sebagai jalur transportasi.  Sehingga perlu di pikirkan jenis sekat kanal yang dibangun cocok untuk kondisi ini dengan sistem buka tutup.

Selanjutnya, ketiga, pembangunan sekat kanal permanen. Karena yang sudah dibangun pada tahun 2017-2018, sudah banyak yang rusak.

Terakhir, contohnya, sejak pembangunan sekat kanal di Desa Sungai Tohor, Kepulauan Meranti. Kini tidak ada lagi Karhutla, dimana sebelumnya hampir setiap tahun terjadi Karhutla di daerah disana.

Lebih jauh, jelas Murod, mudahnya Karhutla terjadi di Riau juga disebabkan luas lahan gambut di Provinsi Riau mencapai 4,9 juta hektare.

“Luas ini 64 persen dari total luasan lahan di Riau,” jelas Murod.

Menurutnya, dengan kondisi tersebut, maka diperlukan kerja ekstra untuk penanganan jika terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau.

“Kalau Karhutla sudah terjadi tentu akan sulit mengendalikan jika sudah terjadi kebakaran. Setelah terjadi, kedepannya akan membutuhkan waktu yang lama, dan biaya yang besar, baik itu untuk penanganan hingga pemulihan fungsi gambut itu sendiri,” jelas Murod.

Terkait, penanganan kebakaran lahan gambut Provinsi Riau sudah dibantu oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Murod mengatakan, pihaknya sering menerima terima pertanyaan. Bahwa di Riau sudah ada BRG tapi kebakaran masih terjadi?.

“Dengan luas lahan gambut di Riau memang sangat luas. Sehingga untuk pencegahan dan penanganan harus kerja ekstra,” ungkapnya.

Kemudian saat ini, sebut Murod sudah ada 59 Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) yang masuk dalam daftar intervensi. Dari jumlah tersebut, baru 16 KHG yang masuk dalam intervensi oleh BRG.

“Untuk pemulihan gambut agar berfungsi sebagaimana mestinya. Di Riau masih banyak KHG yang membutuhkan tindakan intervensi,” pungkasnya.***