Beritariau.com, Pekanbaru - Pengurus Pusat (PP) Barisan Muda Riau (BMR) secara tegas menolak adanya perpanjangan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Level 4 yang ada di Jawa - Bali dan Daerah lainnya, terkhususnya di Pekanbaru - Riau.

BMR berencana akan membuat petisi penolakan PPKM dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menandatangani petisi tersebut.
BMR menilai bahwa keputusan PPKM (Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Level 4 ini tidak mempertimbangkan kondisi masyarakat kecil khususnya para pelaku Usaha kecil.

"Tak hanya masyarakat di Ibukota, bahkan masyarakat di Daerah lain sudah merasa resah dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat ini," ungkap Ketua Umum BMR, Broery dalam keterangannya, Senin (26/07/21).

Ia mengaku bahwa sudah terlalu sering mendengar laporan keresahan dari masyarakat atas adanya peraturan ini. Apalagi di sektor ekonomi, para pelaku UMKM sudah sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

"Sudah terlalu sering kita mendengar aduan keresahan masyarakat terkait peraturan pembatasan ini, PPKM Level 4 ini akan melumpuh kan perekonomian Masyarakat kecil dan ini namanya bukan memulihkan perekonomian, lagi pula kita ini sudah terlalu sering diberlakukan Pembatasan Kegiatan tapi tetap saja tidak memberikan solusi kongrit dari masalah ini. Maka dari itu dengan tegas kita menolak adanya PPKM Level 4 ini," tegas Broery.

Seperti yang diketahui, Pemerintah Pusat telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Jawa dan Bali mulai Rabu (21/7) kemarin. Kemudian, per 26 Juli mendatang ada 43 kab/kota diluar Jawa Bali bakal diterapkan PPKM Level 4, salah satunya untuk Kota Pekanbaru.

Penentuan level situasi suatu daerah merujuk pada laju penularan Covid-19 dan kesiapan fasilitas kesehatan.

Hal tersebut terungkap saat pelaksanaan evaluasi PPKM yang dipimpin langsung Menko Perekonomian Airlangga Hartanto yang juga diikuti Walikota Pekanbaru Dr. H. Firdaus, S.T.,M.T secara Zoom Meeting, Jumat (23/7).

Hal ini membuat BMR geram dengan pemerintah karena sama sekali tidak memberikan keputusan yang kongkrit dan memihak kepada Rakyat kecil serta tak ada memberikan jaminan keberlangsungan hidup bagi rakyat kecil, BMR juga akan melakukan Aksi Unjuk rasa jika PPKM Level 4 ini terus berlangsung.

"Kita geram melihat pemerintah ini karena tidak memberikan keputusan yang kongkrit dan tidak memihak kepada rakyat kecil. Banyak para pelaku usaha kecil yang kesulitan makan saat ini tapi pemerintah tidak ada memberikan jaminan keberlangsungan hidup bagi mereka. Kami dari PP BMR akan membuat petisi penolakan PPKM ini dan mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam petisi tersebut," tutup Broery. (red)