Beritariau.com, Pekanbaru - Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, H Fatullah, terlihat marah ketika tim percepatan Kawasan Industri Tenayan (KIT) PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) Pekanbaru, yang dipimpin Heri Susanto, menunjukkan realisasi sementara pembebasan lahan KIT.

Kondisi itu terjadi saat Komisi II menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP), Senin (13/07/2020).

Dari rapat itu Heri menjelaskan, progres persiapan lahan seluas 266 hektar lahan KIT yang disiapkan, baru 26 hektar yang mengantongi surat resmi. Sementara sisanya masih berstatus sengketa atau tumpang tindih dengan masyarakat setempat.

"Ini membuktikan tim tidak bekerja maksimal, walikota harus tegas kepada anak buahnya soal percepatan ini," kata Ketua Komisi II DPRD H Fathullah kepada wartawan usai hearing dengan PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP).

Dengan apa yang disampaikan oleh Dirut PT SPP Heri Susanto saat RDP, Fatullah berpandangan jika apa yang diperintahkan Walikota kepada anak buahnya tidak berjalan.

"Ini harus bisa ditegaskan lagi, bagaimana bisa ingin mendatangkan investor untuk berinvestasi, tapi status lahan tidak jelas, mimpi! Malu kita!," ungkap Fatullah lagi.

Padahal katanya, DPRD Kota Pekanbaru, mendukung penuh percepatan status lahan KIT ini. Harusnya, dengan pembentukan tim ini, tim bekerja maksimal untuk menyelesaikan lahan tersebut.

"Kita minta segera selesaikan masalah lahan ini dulu, baru fokus soal investor. Jangan bermimpi dulu lah," cetus Fatullah.

Direktur PT SPP Heri Susanto, usai hearing tidak bisa mengelak dan dia membenarkan jika lahan KIT itu tumpang tindih dan menuai persoalan dari masyarakat. Heri berharap, masalah lahan ini bisa diselesaikan dengan cepat agar project bisa segera dijalankan.

"Pemko dalam hal ini walikota sudah mengumpulkan tim untuk turun kelapangan untuk menyelesaikan persoalan lahan ini," pungkasnya. [Red]