Beritariau.com, Pekanbaru -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau mengaku membutuhkan tambahan anggaran Pilkada lanjutan sebesar Rp12,7 Miliar. Anggaran itu lebih banyak untuk penerapan protokol kesehatan di wilayah tersebut. 

Ketua KPU Rohul Elfendri mengatakan, ada tiga instrumen yang menyebabkan terjadinya penambahan anggaran pilkada lanjutan.  Meski KPU sudah berupaya serta menjaga efesiensi dan pergeseran anggaran dalam NPHD tersebut.

Pertama, KPU harus menyediakan sarana prasarana protokol kesehatan.  Misalkan APD, rapid test dan sarana penunjang protokol kesehatan lain bagi petugas penyelenggara baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, desa dan TPS.

"Yang besar itu penyediaan sarana prasarana protokol kesehatan yang menyedot anggaran cukup signifikan hingga Rp 6,2 miliar," kata Elfendri kepada wartawan, Minggu.

Kedua, besarnya anggaran penyediaan sarana prasarana protokol kesehatan ini seiring bertambahnya jumlah TPS. Sebelumnya 985 TPS menjadi 1.200 TPS, hal itu dilakukan untuk menyesuaikan standar minimal pemilih setiap TPS yang hanya diperbolehkan maksimal 500 Pemilih.

Ketiga, penambahan jumlah TPS juga memaksa KPU melakukan penyesuaian anggaran bagi petugas yang mengalami penambahan akibat bertambahnya jumlah TPS.

"Awalnya kita hitung, tambahan kebutuhan diangka Rp 16,7 miliar.  Namun, dari pergeseran anggaran yang kita lakukan, ada anggaran Rp 3,9 miliar yang bisa digeser karena tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Setelah di geser, kita butuh tambahan Rp 12.7 miliar lagi," ujarnya.

Sebelumnya, hibah pemkab Rohul sebesar Rp 28,5 miliar untuk biaya pilkada sudah tertuang dalam NPHD KPU terealisasi sebesar Rp 11,2 miliar. Sementara Rp 17,3 miliar belum terealisasi disebabkan adanya penundaan tahapan pilkada serentak.

"Jadi usulan tambahan kebutuhan anggaran pilkada lanjutan, sudah kita sampaikan ke pemkab Rohul melalui BPKAD," ungkap Elfendri.